Dasar Pembentukan Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh

Mengetahui sebesar apa kekuatan "bargaining power" serikat pekerja / serikat buruh dengan cara memahami dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh ini karena serikat pekerja / serikat buruh hadir di setiap perusahaan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

Latar belakang

Data Ketenagakerjaan menunjukan baru 30% perusahaan di Indonesia yang memiliki PKB (Perjanjian kerja Bersama) atau sekitar 14.423 perusahaan di luar hitungan dengan perusahaan kecil dan mikro berjumlah 230 ribu hingga jutaan berdasarkan data kementrian dan BPS sehingga timbul pertanyaan apakah pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong perusahaan memiliki PKB?

Sebelum mendapatkan jawabannya mari kita lihat bahwa definisi insentif identik materi tetapi perusahaan pastinya tidak memerlukan materi dari pemerintah tetapi menginginkan kemudahan izin, pelaporan, keringanan biaya iuran tenaga kerja asing dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengajukan syarat kepada pemerintah kalau perusahaan mau memiliki PKB atau hanya cukup sampai memiliki PP (Peraturan Perusahaan) saja.

Kedudukan PKB lebih tinggi dari PP karena PKB melibatkan semua pihak.

Jadi jawaban pertanyaan apakah pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan untuk mendorong kepemilikan PKB sekarang bisa disimpulkan.

Kita kembali ke cek data lagi. Kali ini tentang jumlah anggota serikat pekerja / serikat buruh.

Tahun 2007 tercatat 3,4 juta anggota serikat tetapi tahun 2017 tinggal 2,7 juta anggota serikat pekerja / serikat buruh dan digambarkan trend menurun setiap tahun.

Secara logika, jika jumlah perusahaan tahun 2007 ada x perusahaan serta jumlah anggota serikat 3,4 juta maka tahun 2017 jumlah perusahaan meningkat 2 x akan berbanding lurus pada dampak jumlah anggota serikat 2 x 3,4 juta orang = 6,8 juta orang.

Nyatanya tahun 2017 hanya 2,7 juta anggota serikat.

Apakah akan mengkambing hitamkan Revolusi Industri 4.0 penyebab dari penurunan ini seperti yang sering digembar-gemborkan di media?

Untuk mendapatkan jawaban ini, mari kita masuk lebih dalam pada pemikiran para pekerja / buruh seolah-olah kita bagian dari mereka. Dan saya akan menghipnotis Anda menjadi seorang pekerja yang baru diterima di suatu perusahaan sebagai pekerja biasa.

3...2...1...

(HRD) Selamat... Mulai besok Anda bisa bergabung di perusahaan ini setelah serangkaian tes dilewati dan berhasil baik. Silakan dibaca dan ditanda-tangani surat perjanjian kontraknya

(Anda) Terima kasih Pak... saya baca dulu surat kontraknya. Kok cuma 3 bulan kontaraknya ya Pak?

(HRD) Betul. Kontrak 3 bulan dan bisa diperpanjang tergantung hasil kerja. Pesan kami bekerjalah dengan baik dan tekun dan jangan ikut-ikutan hal-hal diluar pekerjaan Anda dan absen dijaga supaya bagus terus

Keesokan harinya Anda mulai bekerja dan pada suatu kesempatan berbincang bersama rekan kerja

(Anda) Berapa lama kerja disini?

(Rekan Anda) 9 bulan. Sudah lumayan lama (9 bulan dianggap lama). Kalau seangkatanku sudah banyak keluar, kerjanya cuma 3 bulan ada 6 bulan kontraknya tidak diperpanjang

(Anda) Yang keluar duluan tuh sering bolos ya atau hasil kerjanya kurang baik?

(Rekan Anda) Gak, mereka malah rajin masuk tidak pernah bolos dan hasil kerjanya baik cuma mereka masuk anggota serikat, jadinya ditandai. Disini mah terpenting manut wae supaya langgeng


Dilain waktu Anda berbincang bersama rekan kerja lainnya.

(Anda) Bro... harusnya perusahaan segede gini sudah punya serikat pekerja ya, tapi kok saya perhatikan gak ada serikat tuh!

(Rekan Anda) Gak ada yang mau mulai bikin, gak ngerti caranya, butuh biaya kali, butuh waktu sama ngeri ditandai Bro

(Anda) Ya udah lu aja mulai bikin tuh serikat, lu kan sudah lama disini Bro

(Rekan Anda) Aku mah apa atuh... cuma pendidikan rendah dan gak mau ribet, penting tiap akhir bulan gajian dah cukup. Coba saja tanya sama lainnya, mentok-mentok jawabannya juga sama

Ok sekarang saya bawa Anda menjadi supervisor produksi membawahi banyak anak buah.

3....2....1

(Anda) Susah sekali ya dapat output minggu ini, giliran kejar proses ehh.. ada saja bawahan minta izin ikut rapat serikat, apalagi si iwan keras kepala kalau disuruh mentang - mentang anggota, malah nantangin terus kalau disuruh jawabnya pecat saja saya kalau mau

(Atasan) Jadinya mau gimana?

(Anda) Buangin saja Pak, gak bisa diatur

(Atasan) Ok saya follow ke HRD. anggota - anggota serikat kita ganti baru


Dilain waktu Anda berbincang bersama atasan

(Anda) Nah kan Bapak lihat sendiri... hari ini pada demo jadinya gak ada orangk

(Atasan) Iya ya ... coba kalau gak ada serikat, mungkin produksi lancar terus dan kita gak diomelin si bos

1....2.....3 Anda kembali normal sebagia pembaca setia seputarpabrik.com


Dan sekarang solusi dari kami versi seputarpabricom

Solusi 1

Anda boleh tahu bahwa beberapa perbincangan di atas adalah nyata didengar telinga penulis di lingkungan kerja suatu perusahaan.

Dan ini sebenarnya sumber solusi untuk meningkatkan kepemilikan PKB bagi perusahaan, bukan hanya pemerintah menetapkan target dan solusinya melalui training serta pelatihan terhadap serikat pekerja dan perwakilan perusahaan bahkan sampai memberikan insentif ke pengusaha agar memiliki PKB di perusahaannya.

Bukankah pendirian serikat pekerja / serikat buruh ini adalah amanah dari UUD 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh.

Dan karena ini amanah UUD 1945 maka pemerintah hanya tinggal menegaskannya saja. Contohnya bagi pengusaha bila tidak memiliki PKB maka SIUP akan dibekukan.

Coba kalau pemerintah mengikuti kemauan perkumpulan para pengusaha misalnya izin di buat ringan dengan banyak toleransi pada kasus pengolahan limbah B3, apa yang terjadi? Pembuangan limbah tidak pada tempatnya.

Atau keringanan biaya iuran tenaga kerja asing dikabulkan pemerintah, apa yang terjadi? Anda pastinya sudah tahu kelanjutannya.

Dari pertanyaan tadi sudah dapat dilihat bahwa revolusi industri 4.0 bukan penyebab penurunan jumlah anggota serikat pekerja / serikat buruh.

Solusi 2

Adanya PKB karena sudah terbentuk serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan. Bagaimana jika tidak ada pekerja / buruh yang mau mendirikan serikat karena ketakutan terhadap masa depan pekerjaannya sendiri di perusahaan tersebut, ketakutan akan putusnya kontrak kerja?

Walaupun sudah ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 2000 tidak boleh ada yang menghalangi pekerja untuk membentuk serikat atau menjadi anggota serikat tertentu.

Mungkin ini juga pesan ke pemerintah bahwa ada sisi negatif dari berlakunya sistem kontrak kerja karyawan apalagi hanya interval 3 bulan jika menimbulkan ketidaknyamanan dalam pekerjaannya. Tanggung jawab pemerintah adalah melindungi semua warga negara dari rasa tidak aman sebagai salah satunya.

Jika memang sistem kontrak kerja tidak efektif apa sebaiknya dihapus saja.

Solusi 3

Mengenai pemberdayaan para pekerja karena kurang percaya diri, kurang pendidikan, kurang tegas, arogansi, asal kerja akhir bulan gajian dan pemikiran aku mah apa atuh. Jika sebagian besar para pekerja seperti ini sampai kapanpun serikat akan sulit terbentuk.

Lantas tugas siapakah ini untuk merubah paradigma tersebut?

Tugas semua orang untuk saling mengingatkan dan saling memberitahukan kebaikan, bukan hanya tugas HRD atau atasan saja.

Sebagai ilustrasi, para pekerja di suatu perusahaan ini banyak percaya diri dan mereka membentuk serikat pekerja dengan hasilnya PKB. Dalam PKB tersebut dijelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan juga hak dan kewajiban pekerja.

Ada salah satu poin dalam PKB menjelaskan mengenai penentangan terhadap perintah atasan resikonya SP2. Setiap pekerja memahami ini dan mereka mengikuti aturan tersebut. Apa selanjutnya? Atasan tidak perlu mengurut dada lagi ketika mengintruksikan suatu tugas bahkan pada orang paling bandel sekalipun.

Dasar pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh

Serikat pekerja / serikat buruh meliputi serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh diluar perusahaan. Perbedaan kedua organisasi serikat ini adalah:
  • Serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja / serikat buruh didirikan para pekerja / buruh di satu perusahaan atau beberapa perusahaan.
  • Serikat pekerja / serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja / serikat buruh didirikan para pekerja / buruh yang tidak bekerja di perusahaan.
dasar pembentukan serikat pekerja

Jika terjadi perselisihan misalnya tidak adanya persesuaian faham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan akan menjadi sebatas perselisiahan diantara serikat pekerja, serikat buruh, federasi serikat pekerja / serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh saja.

Berikut dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh:

1. UUD 1945
  • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang - undang (pasal 28).
  • Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (pasal 28a)
  • Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum (pasal 28d ayat 1)
  • Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28d ayat 2).
2. Lembaran Negara tahun 1956 nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara nomor 1050 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang selanjutnya diatur UU No. 18 Tahun 1956.

3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 165 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

4. UU Nomor 21 tahun 2000 Serikat Pekerja dan Serikat Buruh

Keempat dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh di atas menjadi dasar kuat dan menjadikan organisasi ini memiliki power bagi semua anggotanya.

Serikat pekerja / serikat buruh harus memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
  2. Sebagai wakil pekerja / buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya
  3. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi sarana menciptakan hubungan industrial harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan
  4. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi sarana penyalur aspirasi memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya
  5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja / buruh sesuai peraturan perundang-undangan.
  6. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi wakil pekerja / buruh memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan
Ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

artikel lainnya: Mengetahui Density MDF Furniture dan Klasifikasi Emisi Formaldehida

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dinyatakan bubar jika:
  • Para angggotanya menyatakan pembubaran
  • Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi secara permanen
  • Dinyatakan melalui putusan Pengadilan.
Pengadilan dapat membubarkan serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh disebabkan :

1. Organisasi tersebut telah melanggar Pancasila dan UUD 1945

2. Telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengurus atau anggota.

3. Apabila putusan kepada para pelaku tindak pidana lama hukumannya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh, digunakan putusan yang memenuhi syarat

4. Gugatan pembubaran serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh bersangkutan berkedudukan.

5. Pembubaran ini tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun terhadap pihak lain.

6. Pengurus dan atau anggota serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh jika terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan sehingga menyebabkan pembubaran maka tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh lain dalam jangka waktu 3 tahun sejak pembubaran.

0 Comments

Posting Komentar

Admin akan berupaya membalas setiap komentar Anda kecuali dari Anonim akan dibalas berdasarkan pertimbangan tertentu. Terima kasih