Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, pemilihan barang dan jasa, mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar, kejelasan informasi, kebenaran dan kejujuran kondisi barang dan jasa, hak didengar pendapat dan keluhannya, mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan penyelesaian sengketa, perlindungan hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen dan perlindungan diperlakukan secara benar dan adil.

Asas perlindungan konsumen adalah asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Agar terbentuk perlindungan terhadap konsumen ini maka ditetapkan aturan tentang perlindungan konsumen UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen.

Perlindungan konsumen menetapkan para pengusaha tidak boleh memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa di luar persyaratan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) dan jumlah dalam hitungan seperti dinyatakan pada label maupun etiket barang tersebut.

2. Tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran sebenarnya

3. Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran seperti dinyatakan di label, etiket maupun keterangan lainnya tentang barang dan jasa dimaksud.

4. Tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, penggunaan tertentu seperti dinyatakan di label atau keterangan barang dan jasa.

5. Tidak sesuai dengan janji di label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa.

6. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, angka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang.

7. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan di label.

HAS 23000 untuk jaminan produk Halal merupakan standar persyaratan untuk memastikan produk yang dibuat halal tidak terkontaminasi najis. HAS 23000 diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Barang yang memiliki sertifikasi label Halal menandakan barang tersebut sudah dijamin Halal sebagai barang konsumsi terbebas dari najis.

8. Tidak memasang label, tidak membuat penjelasan barang yang mencakup nama barang, ukuran, berat isi bersih (netto), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha seperti alamat kantor atau pabrik serta keterangan lain untuk penggunaan sesuai ketentuannya harus dipasang.

9. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang (aturan pakai, instruksi perakitan dan lainnya) dalam bahasa Indonesia mengikuti ketentuan perundang-undangan.

10. Barang rusak, cacat, bekas dan tercemar tidak boleh diperdagangkan oleh para pengusaha tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

11. Pengusaha tidak memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

12. Pengusaha tidak menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki :
Potongan harga, harga khusus, standar mutu, mode, karakteristik, sejarah guna, barang dalam keadaan baik dan baru, barang dan jasa telah mendapatkan dan memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan, keuntungan, ciri-ciri kerja tertentu, aksesori tertentu, barang dan jasa dibuat oleh perusahaan bersponsor, persetujuan atau afiliasi, Barang dan jasa tersedia, barang tidak mengandung cacat tersembunyi, barang merupakan kelengkapan dari barang tertentu, barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

13. Pengusaha tidak melakukan persaingan tidak sehat dengan merendahkan pesaing secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko efek sampingan tanpa keterangan lengkap, menawarkan sesuatu janji tapi belum pasti

14. Pengusaha tidak menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, membuat pernyataan tidak benar sehingga menyesatkan mengenai harga / tarif suatu barang dan jasa, kegunaan suatu barang dan jasa, kondisi, tanggungan, jaminan, hak ganti rugi atas suatu barang dan jasa, tawaran potongan harga maupun hadiah menarik, bahaya penggunaan barang dan jasa.

15. Dalam sistem penjualan secara obral / lelang, pengusaha tidak mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan jasa dimaksud seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang dan jasa dimaksud seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.

16. Pengusaha tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan ada maksud untuk menjual barang lain.

17. Pengusaha tidak menyediakan jumlah barang cukup melainkan ada maksud menjual barang lain

18. Pengusaha Tidak menyediakan jumlah kapasitas jasa tertentu melainkan ada maksud menjual jasa lain.

19. Pengusaha tidak menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan jasa dengan harga tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan dan diiklankan.

Pengusaha Memiliki Kewajiban

Pengusaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

Pengusaha wajib menjamin mutu barang dan jasa berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa.

Konsumen diberikan kesempatan oleh untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi.

Pengusaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa, memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa tidak sesuai perjanjian

Pengusaha Memiliki Hak

1. Pengusaha berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa.

2. Pengusaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya pada penyelesaian hukum sengketa konsumen dan hak rehabilitasi nama baik.

Kewajiban Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen

Tidak hanya pengusaha yang dituntut untuk memenuhi kewajibannya dalam upaya perlindungan konsumen tetapi ada proaktif dari konsumen sendiri untuk memenuhi kewajibannya sebagai konsumen sehingga upaya perlindungan konsumen berjalan lancar dan seimbang.

Berikut adalah kewajiban konsumen yang harus dipenuhi tersebut :
  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan pengguna
  2. Beritikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
  3. Membayar sesuai nilai tukar
  4. Jika konsumen dan pelaku usaha sedang terlibat suatu sengketa maka menjadi kewajiban bagi konsumen untuk menyelesaikan dan menuntaskannya yang dilakukan secara hukum sengketa perlindungan konsumen.
Penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

0 Comments