Cara Mendapatkan SKCK Online Dan Offline

Berikut pengalaman cara mendapatkan SKCK yang bisa dilakukan secara online maupun offline yang bisa digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan melamar pekerjaan bagi jenis pekerjaan tertentu yang mempersyaratkan adanya SKCK seperti pegawai negeri sipil, pekerja swasta bagian tertentu bahkan menjadi pengemudi ojek online pun wajib ada SKCK sebagai pembuktian bahwa catatan diri kita bersih terhadap masalah hukum pidana.

Sayangnya pembuatan SKCK harus sesuai alamat KTP. Umpamanya tinggal di Tangerang tetapi alamat KTP daerah maka mendapatkan SKCK harus pulang kampung ke daerah sesuai KTP tersebut bahkan jika mempunyai surat keterangan domisili pun tetap tidak bisa.

Yakin tidak bisa di Tangerang?

100% benar karena pernah dicoba tetapi ditolak lalu disarankan membuat SKCK sesuai alamat KTP.

Registrasi SKCK saat ini bisa online melalui alamat:
  • https://skck.polri.go.id : Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi
  • https://www.jabar.polri.go.id/ : Jawa Barat.
  • http://skck.jateng.polri.go.id/: Jawa Tengah
  • http://jatim.polri.go.id : Jawa Timur
  • http://www.bali.polri.go.id. : Bali
  • http://skckonline.polrestasidoarjo.com : Sidoarjo
  • hhttp://resmalangskck.com : Malang
  • http://skck.polrestapontianakkota.org : Pontianak
  • http://www.banyuwangi.jatim.polri.go.id. : Banyuwangi
  • http://polrestabessurabaya.com : Surabaya
Pendaftaran SKCK online dirancang agar mempersingkat proses pembuatan SKCK karena data diri maupun data fisik sudah diisi sebelumnya sebelum mendatangi Polres tetapi tetap harus membuat rumus sidik jari terlebih dulu.

cara membuat skck

Setelah mendaftar online segera mengambil SKCK karena dibatasi paling lambat 3 hari setelah pendaftaran online, jika melewati batas tersebut harus registrasi ulang karena data input sebelumnya sudah terhapus otomatis oleh sistem.

Proses pendaftaran SKCK online berdasarkan info dari laman indonesia.go.id.
  1. Buka website skck.polri.go.id pilih menu formulir SKCK online, klik Next Step.
  2. Pada menu pengisian isikan data pribadi yaitu nama, NIK, wilayah Polres dan upload foto.
  3. Isikan nama ayah dan ibu kandung, alamat tempat tinggal, pekerjaan, sampai nama saudara kandung.
  4. Isi data pendidikan mencakup nama sekolah, kota, serta tahun lulus sekolah.
  5. Jawab pertanyaan di kotak dialog seperti apakah kamu pernah terlibat tindak pidana atau tidak. Isi terlebih dahulu sebelum klik Next/Selanjutnya.
  6. isi tujuan Anda membuat SKCK: contoh melamar pekerjaan. Pastikan sudah diisi sebelum Klik Next.
  7. Kirim data untuk proses pembuatan SKCK oleh sistem.
  8. Anda akan mendapatkan kode atau nomor registrasi untuk dibawa ke loket Polsek/Polres guna ditukarkan SKCK aslinya. Pastikan Anda mencatat dengan baik nomor ini.
Barang kali sedang apes saja saat pendaftaran online sesuai wilayah pelayanan dan mengikuti panduan, mengalami kegagalan akibat websitenya tidak bisa dibuka. Apakah hanya error web atau ada hal lainnya saat ini belum diketahui tetapi demi menghabiskan penasaran walaupun registrasi SKCK online gagal, melanjutkan tindakan guna mendapatkan SKCK secara langsung dengan mendatangi Polres di kabupaten tersebut.

Apakah perlu surat pengantar pembuatan SKCK dari desa / kelurahan?

Cari - cari informasi dari website mengatakan ada ketentuan harus mengantongi surat pengantar pembuatan SKCK dari desa / kelurahan. Tetapi hal ini mungkin tergantung kebijakan masing - masing tempat karena kenyataannya surat pengantar pembuatan SKCK dari kelurahan / desa tidak diperlukan.

Kesimpulannya tentang surat pengantar pembuatan SKCK dari desa / kelurahan bukan syarat wajib lagi pembuatan SKCK.

Jadi apa saja dokumen persyaratan mendapatkan SKCK?

Tidak banyak dokumen sebagai persyaratan mendapatkan SKCK ini hanya perlu dipersiapkan:
  1. Fotocopy KTP 1 lembar
  2. Paspoto 4x6 latar belakang merah 6 lembar
  3. Potocopy KK 1 lembar
  4. Potocopy Akte Kelahiran 1 lembar
Hanya ada 4 persyaratan wajib supaya mendapatkan SKCK.

Berapa lama proses pembuatan SKCK?

Jawabannya tergantung situasi dan kondisi. Tetapi sebagai gambaran berapa lama proses pembuatan SKCK secara offline berdasarkan proses pengajuan ini membutuhkan sekitar 1,5 jam, saat itu ada sekitar 50 orang sedang membuat SKCK offline.

Ini bisa menjadi suatu rumusan: jika antrian lebih banyak maka waktu mendapatkan SKCK akan lebih lama yaitu 1,5 jam / 50 orang jika ada 100 orang maka perkiraan waktu mendapatkan SKCK sekitar 3 jam.

Barangkali waktunya akan lebih singkat jika melakukan pendaftaran SKCK online karena akan memangkas waktu pengisisan data diri dan data fisik. Ini yang menjadi pembedanya disamping pembayaran administrasi dibayarkan duluan jika melakukan pendaftaran SKCK online.

Bagaimana Proses Pembuatan SKCK di Polres?

Ada 2 kantor yang harus didatangi supaya mendapatkan SKCK:
  1. Kantor Pelayanan Sidik Jari Kanit Identifikasi
  2. Kantor Sentra Pelayanan SKCK Satuan Intelkam
Dan seperti ini langkahnya:

Setibanya di Polres langsung menuju Kantor Sentra Pelayanan SKCK Satuan Intelkam Polres, segera ambil nomor tiket antrian.

Selanjutnya menuju Kantor Pelayanan Sidik Jari Kanit Identifikasi lokasinya pastinya tidak akan jauh dari kantor pertama untuk mendapatkan rumus sidik jari. Bagi pendaftar SKCK online pun harus melalui tahapan ini.

Dokumen persyaratan mendapatkan rumus sidik jari adalah fotocopy KTP 1 lembar dan pas poto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Akan diberikan kartu sinyalemen berisi 2 lembar, lembar pertama tentang data diri berikut data fisik sedangkan lembar kedua berupa kolom tempat cap jari. Data diri dan data fisik lembar pertama berupa check list isian, tidak perlu diisi.

Selanjutnya menuju ruangan pengambilan cap sidik jari masih di Kantor Pelayanan Sidik Jari. 1 orang petugas telah siap membantu melakukan proses cap sidik jari.

Semua jari tangan kanan dan kiri di cap sidik jari pada lembaran kedua sinyalemen. Total cap sidik jari berjumlah 20 cap sidik jari, mencakup masing -masing jari kanan dan kiri berikut sidik jari semua jari di cap secara bersamaan kanan dan kiri.

Segera cuci tangan dengan air bersih yang telah disediakan agar tangan bersih saat memegang kartu sinyalemen tersebut dan sinyalemen tidak kotor

Kembali ke Kantor Pelayanan Sidik jari untuk mendapatkan validasi dan kartu rumus sidik jari berikut membayar biaya administrasi Rp. 15.000,- (tergantung kebijakan setiap polsek atau polres).
Berikutnya menuju kantor Sentra Pelayanan SKCK dan menunggu antrian yang tadi awal sudah diambil nomor tiket antriannya.

Dari sana diberikan 2 jenis surat, surat pertama berisi daftar pertanyaan catatan kepolisian meliputi data diri, data pidana, dan data keluarga. Surat kedua disebut Kartu Tik yang bersisi data diri dan data keluarga. Hampir sama kedua surat tersebut tetapi pada Kartu Tik tidak ada data pidana.

Isi semua data pada kedua pada kedua jenis surat tersebut secara lengkap dan jujur.

Serahkan kembali untuk ditukar dengan SKCK dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,-. Setelah mendapatkan SKCK jangan lupa di potocopy 5 lembar untuk legalisir agar tidak bolak - balik ke Polres hanya untuk minta legalisir fotocopy.

Biaya mendapatkan SKCK baik online maupun offline total Rp, 30,000,- sebagai biaya penerbitan SKCK serta Rp. 15.000,- untuk biaya administrasi pembuatan sidik jari.

Perlindungan TKI Sebelum Penempatan Sampai Pulang Ke Indonesia

Pernah terdengar berita beberapa TKI mengalami permasalahan serius sampai berurusan hukum di negara tempat TKI bekerja tetapi kita melihat adanya tindakan pemerintah membantu TKI tersebut yang merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap TKI secara total dari penempatan sampai pulang kembali ke Indonesia dengan selamat.

Apa menariknya menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia)? Berapa sebenarnya penghasilan sebagai TKI disana? Pertanyaan ini diajukan kepada seorang tetangga desa terkait istrinya menjadi asisten rumah tangga di Taiwan.

Gambaran upah rata - rata TKI Taiwan (kurs 1 TWD (Dolar Taiwan) = Rp. 460)
Pekerja pabrik : 22.000 TWD x 460 = Rp. 10.120.000,-
Asisten rumah tangga : 17.000 TWD x 460 = Rp. 7.820.000,-

Upah pekerja pabrik maupun asisten rumah tangga di Taiwan lebih besar dari upah pekerja pabrik dan asisten rumah tangga di Indonesia. Inilah daya tarik untuk menjadi TKI tersebut. Upah pekerja Indonesia sangat tergantung besarnya UMR / UMK / UMP.

Menerima upah Rp. 10.120.000,- sebagai pekerja pabrik Taiwan, apakah masih lebih makmur dari pada Indonesia sekitar Rp. 4.000.000,- mengingat biaya hidup disana pastinya lebih tinggi?

perlindungan TKI sebelum penempatan sampai pulang

Ayo kita hitung-hitung disini (ini hanya sebatas hipotesa). Patokan harga menggunakan standar harga emas dunia bulan Nopember 2019.

Indonesia : 1 gram emas Rp. 668.777
Taiwan : 1 gram emas TWD 1.452

Indonesia: Prosentase harga emas terhadap upah = Rp. 668.777 / Rp. 4.000.000 = 16,7%
Taiwan : Prosentase harga emas terhadap upah = TWD 1.452 / TWD 22.000 = 6,6%

Artinya pekerja Indonesia untuk membeli 1 gram emas 24 karat harus mengeluarkan 16,7% dari upahnya sedangkan TKI Taiwan hanya mengeluarkan 6,6% upahnya sebagai pekerja pabrik Taiwan.

Kesimpulannya TKI Taiwan sebagai pekerja pabrik masih lebih sejahtera dari pada pekerja Indonesia sebagai pekerja pabrik negaranya sendiri.

Perlindungan TKI

Perlindungan TKI secara penuh tanpa diskriminasi oleh pemerintah kepada semua TKI. Lembaga penempatan TKI yaitu BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan penempatan TKI untuk kepentingan sendiri termasuk TKI secara perseorangan.
  • BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaga Pemerintah Non Kementerian)
  • PPTKIS : Pelaksana Penempatan TKI Swasta (badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri)
Perlindungan TKI secara penuh tanpa diskriminasi kepada semua TKI mencakup perlindungan TKI sebelum penempatan, masa penempatan dan perlindungan TKI purna penempatan.

1. Perlindungan TKI Sebelum Penempatan

Ditujukan pada calon TKI sebelum ditempatkan yaitu perlindungan administratif serta perlindungan teknis.

Perlindungan admunistratif
  1. Pemenuhan dokumen penempatan
  2. Penetapan biaya penempatan
  3. Penetapan kondisi dan syarat kerja.
Perlindungan teknis
  1. Sosialisasi diseminasi informasi
  2. Peningkatan kualitas calon TKI
  3. Pembelaan atas pemenuhan (PAP) hak-hak TKI
  4. Pembinaan dan pengawasan.
Penjelasan setiap poin perlindungan administratif maupun perlindungan teknis sebagai berikut:

Dokumen yang harus dilengkapi sebagai pemenuhan dokumen penempatan : Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), KTP, visa kerja, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran / surat keterangan kenal lahir, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi serta pemeriksaan kesehatan, paspor dari Kantor Imigrasi setempat

Penetapan biaya penempatan : berdasarkan negara tujuan penempatan maupun sektor jabatan, ditetapkan Menteri tetapi dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Penetapan kondisi dan syarat kerja : jam kerja, upah, tata cara pembayaran, hak cuti, waktu istirahat, fasilitas termasuk jaminan sosial.

Sosialisasi diseminasi informasi berupa penyuluhan, kampanye peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak / elektronik oleh Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, dikoordinasikan oleh instansi penanggung jawab bidang ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas calon TKI : pelatihan, uji kompetensi, PAP (Pembelaan Atas Pemenuhan)

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI :meninggal dunia, sakit, cacat, kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, tindak k*kerasan fisik, p*merk*saan / p*lec*han s*ks*al.

Pembinaan pengawasan terhadap pelaksana penempatan berikut pihak terkait lainnya.


2. Perlindungan TKI Masa Penempatan

Perlindungan TKI masa penempatan dimulai sejak TKI sampai bandara / pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia diberikan oleh Perwakilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat serta kebiasaan internasional melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Bentuk perlindungan TKI masa penempatan:
  1. Pembinaan pengawasan
  2. Bantuan berikut perlindungan kekonsuleran
  3. Pemberian bantuan hukum
  4. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI
  5. Perlindungan serta bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional termasuk upaya diplomatik.
Pembinaan pengawasan: pembinaan pengawasan terhadap TKI, perwakilan PPTKIS, mitra usaha pengguna, memberikan bimbinga advokasi kepada TKI, fasilitasi penyelesaian perselisihan / sengketa TKI dengan pengguna / pelaksana penempatan TKI. menyusun maupun mengumumkan daftar mitra usaha pengguna tidak bermasalah ataupun bermasalah secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI.

Ketika terjadi sesuatu pada TKI seperti kecelakaan, sakit, meningal dunia maka dilakukan pengurusan pada TKI bersangkutan sebagai bentuk bantuan berikut perlindungan kekonsuleran termasuk akses komunikasi antara Perwakilan dan TKI serta akses informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum.

Pemberian bantuan hukum: pemberian mediasi, pemberian advokasi, pendampingan terhadap TKI, penanganan masalah TKI jika TKI mengalami tindak k*kerasan fisik dan p*lecehan s*ksual serta penyediaan advokat.

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI: memanggil pihak penyelenggara terkait tidak memenuhi hak-hak TKI, melaporkan kepada otoritas berwenang, menuntut pemenuhan hak-hak TKI, memperkarakan pihak penyelenggara terkait tidak memenuhi hak-hak TKI, bantuan terhadap TKI bila dipindahkan ke tempat lain / majikan lain karena tidak sesuai perjanjian kerja, penanganan terhadap TKI saat dipekerjakan tidak sesuai perjanjian kerja termasuk penyelesaian tuntutan perselisihan TKI dengan pengguna jasa TKI / mitra usaha.

Hak-hak TKI yang dibela adalah hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja, hukum nasional, hukum perburuhan setempat serta konvensi internasional.

Perlindungan dan bantuan lainnya paling sedikit menyediakan penerjemah bahasa, pemulangan TKI juga pendekatan untuk mendapatkan pengampunan hukuman / pidana.

PPTKIS wajib membantu Perwakilan untuk memberikan perlindungan serta bantuan hukum selama masa penempatan.

3. Perlindungan TKI Purna Penempatan

Berupa:
  1. Pemberian kemudahan / fasilitas kepulangan TKI
  2. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan TKI selama kepulangan dari negara tujuan, debarkasi berikut selama perjalanan sampai ke daerah asal
  3. Fasilitasi pengurusan klaim asuransi
  4. Fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengurusan barang
  5. Pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal
  6. Fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI
  7. Penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan, rehabilitasi fisik / mental.
  8. Bantuan pemulangan oleh Perwakilan.
  9. Evakuasi TKI saat terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI. Evakuasi dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia, dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri politik luar negeri, berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait di tingkat nasional maupun internasional.

Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Setiap warga negara termasuk warga negara asing bekerja paling singkat 6 bulan serta warga negara Indonesia bekerja di luar negeri wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan serta manfaat pemeliharaan kesehatan berikut perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peserta Jaminan Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Khusus iuran kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah.

Syarat menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan:
  1. Fakir miskin
  2. Orang tidak mampu.
Terdapat 2 kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu berdasarkan sudah teregister dan belum teregister dalam Permensos Nomor 146 Tahun 2013. Kriteria fakir miskin serta orang tidak mampu yang belum teregister ini terdapat dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu teregister dalam Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga:
  1. Tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
  2. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok sangat sederhana
  3. Kesulitan berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
  4. Tidak bisa membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
  5. Hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
  6. Dinding rumah terbuat bambu / kayu / tembok dengan kondisi kurang baik / kualitas rendah, termasuk tembok sudah usang / berlumut / tembok belum diplester
  7. Kondisi lantai terbuat tanah / kayu / semen / keramik dengan kondisi kurang baik / kualitas rendah
  8. Atap terbuat ijuk / rumbia / genteng / seng / asbes dengan kondisi kurang baik / kualitas rendah
  9. Penerangan tempat tinggal bukan listrik / listrik tanpa meteran
  10. Luas lantai rumah kurang dari 8 M2 per orang
  11. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya
Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister Permensos Nomor 146 Tahun 2013 meliputi:
  1. Gelandangan
  2. Pengemis
  3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil
  4. Perempuan rawan sosial ekonomi
  5. Korban tindak kekerasan
  6. Pekerja migran bermasalah sosial
  7. Kondisi miskin karena telah terjadi bencana alam sampai waktu 1 tahun setelah pasca tanggap darurat bencana
  8. Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial
  9. Penghuni rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan
  10. Penderita thalassaemia mayor
  11. Penderita kejadian ikutan paska imunisasi (kipi)
September 2019 pemerintah sudah mengganti 5,2 juta peserta PBI Jaminan Kesehatan karena terindikasi memiliki NIK tidak valid juga tidak melakukan akses pelayanan kesehatan sejak tahun 2014. Para peserta PBI Jaminan Kesehatan ini dianggap kurang sesuai lagi dengan kriteria fakir miskin dan tidak mampu karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Tindakan ini juga sebagai upaya pemerintah membayarkan iuran kepesertaan PBI tepat sasaran.

Cara mengetahui status kepesertaan apakah peserta PBI atau sudah bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan bisa akses https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/kemsos/pencarian
cara mendapatkan kis
KIS (Kartu Indonesia Sehat)

KIS merupakan jaminan kesehatan masyarakat miskin / orang tidak mampu yang diterima oleh peserta PBI Jaminan Kesehatan. KIS membebaskan iuran kepada pemiliknya karena sudah disubsidi pemerintah. Masyarakat tinggal mendaftar tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Sayangnya pemilik KIS ini hanya diperbolehkan mengambil kelas III serta hanya dapat berobat ke puskesmas desa / kelurahan / kecamatan.

Untuk mendapatkan KIS biasanya didaftarkan oleh dinas sosial menggunakan referensi data warga miskin serta kurang mampu, KIS peserta BPJS PBI yang sudah terdaftar akan didistribusikan ke desa-desa / kelurahan.

Jadi untuk warga miskin / kurang mampu mereka akan mendapatkan KIS Peserta PBI untuk berobat di puskesmas kecamatan / kelurahan di lokasi pemilik KIS berada.

Ada pengalaman terkait KIS ini ketika sedang membuat artikel 4 Langkah Mencairkan Saldo JHT 100% BPJS Ketenagakerjaan, kami bertemu seseorang di kantor BPJS Ketenagkerjaan, sebut saja bapak tua, dengan kriteria miskin sedang proses mendaftarkan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan untuk mendapatkan KIS.

Bapak tua ini sepertinya salah masuk kantor, seharusnya ke kantor Dinas Sosial bukan ke kantor BPJS. Satu hal lagi bahwa menurut bapak tua ini dengan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan alias memiliki KIS maka ia akan menerima santunan Rp. 1.500.000,- setiap bulan.

Sampai saat penulisan artikel ini, masih mencari tahu apakah ada program pemerintah berupa bantuan uang tunai tersebut. Tentang kekeliruan masuk kantor BPJS Ketenagakerjaan mungkin sosialisasi tentang PBI terhadap masyarakat umum perlu lebih di gencarkan lagi oleh pemerintah supaya masyarakat umum menjadi faham cara mendapatkan KIS.

Cara Mendapatkan KIS

Cara mendapatkan KIS kata orang - orang mudah tapi sebenarnya agak ribet juga. Kami coba telusuri bapak tua tadi dalam mendapatkan KIS yang hasilnya belum dapat juga karena persyaratan belum lengkap yaitu salah satunya harus ada Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM) dari desa / kelurahan serta STKM dari kecamatan.

Bapak tua ini saat proses mendapatkan STKM dibolak - balik dari RT ke kelurahan balik lagi ke RT tetapi tidak berhasil mendapatkan STKM tersebut sementara pekerjaannya sebagai buruh kebun berpenghasilan rata-rata Rp.1.600.000,- per bulan ditambah tinggal daerah Tangerang sudah termasuk kriteria fakir miskin.

Mungkin pembuatan STKM tanpa pengeluaran biaya seperti sangkaan bapak tua ini karena saat mendapatkan surat pengantar dari Puskesmas gratis. Pada akhirnya bapak tua ini mendaftar kepesertaan bukan PBI kelas III.

Cara mendapatkan KIS semua persyaratan harus dilengkapi:
  1. KK berikut fotocopynya minimal 2 lembar
  2. KTP untuk setiap anggota keluarga yang tercatat di KK berikut fotocopynya masing-masing minimal 2 lembar
  3. Surat keterangan tidak mampu dari desa / kelurahan
  4. Surat keterangan tidak mampu dari kecamatan
  5. Surat pengantar Puskesmas setempat
Biaya pendaftarannya gratis

Setelah semua dokumen persyaratan dilengkapi langsung ke dinas sosial setempat untuk registrasi data keluarga dan dicatat sebagai penerima KIS.

Sekarang sudah jelas alamat dituju, bukan ke kantor BPJS Kesehatan. Ini salah satu yang membedakan dengan kepesertaan bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Pendaftar harus menunggu proses rekonsiliasi kementrian sosial setiap 6 bulan sekali. Artinya misalnya rekonsiliasi telah dilakukan bulan September 2019 dan mendaftar ke Dinas Sosial bulan Oktober 2019 maka hasilnya menunggu bulan Maret 2020 untuk mendapatkan KIS. Cukup lama sedangkan kebutuhan kesehatan perlu segera dipenuhi.

KIS biasanya akan didistribusikan langsung ke desa-desa / kelurahan, namun sebaiknya ditanyakan kembali kepada petugas dinas sosial kapan dan bagaimana KIS bisa diperoleh, apakah harus diambil atau menunggu dibagikan, bisa jadi kebijakan setiap daerah berbeda-beda.

Jika KIS sudah anda peroleh maka kartu bisa anda gunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Puskesmas terdekat.

Cara Mendapatkan KIS Bagi Peserta Mengalami PHK dan Cacat Total Tetap

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan saat terkena PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran. Jika peserta telah bekerja kembali maka wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.

Tetapi jika peserta tidak bekerja kembali dan tidak mampu maka berhak mendapatkan KIS.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan jika mengalami cacat total tetap serta tidak mampu berhak mendapatkan KIS. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter berwenang.

Seharusnya ini berjalan sesuat peraturan tetapi kriteria PHK tersebut belum jelas karena saat pekerja terkena PHK terkait habis masa kontrak kerja, manfaat Jaminan Kesehatan langsung terputus.

4 langkah Mencairkan Saldo JHT 100% BPJS Ketenagakerjaan

4 langkah mencairkan saldo JHT 100% BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya ditujukan karyawan mengundurkan diri / masa kontrak kerja telah berakhir tetapi berlaku bagi karyawan lainnya yang telah mencapai usia pensiun, karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial, karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui hubungan bipartit antara pengusaha dan pekerja, karyawan mengalami cacat total tetap, karyawan meninggal dunia dan karyawan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

4 Langkah mencairkan saldo JHT 100% memiliki kesamaan pada semua kondisi di atas tetapi agar lebih spesifik langkah demi langkah proses mencairkan saldo JHT 100% ini, akan dipraktekan pada upaya bagaimana mencairkan saldo JHT 100% untuk karyawan mengundurkan diri / karyawan berakhir masa kontrak kerja.

Langkah 1 : Persiapkan Dokumen

Siapkan semua dokumen sebagai berikut :
  1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli
  2. KTP berikut fotocopy KTP 1 lembar
  3. KK Asli berikut fotocopy KK 1 lembar
  4. Surat Pengalaman Kerja (Paklaring) berikut fotocopynya 1 lembar.
  5. Surat pemberitahuan pengunduran diri karyawan atau surat pemberitahuan habis kontrak karyawan, ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat berikut fotocopynya 1 lembar
  6. Buku tabungan berikut fotocopy halaman pertama berisi nama dan nomor rekening 1 lembar sebagai rekening penerima uang JHT.
Surat pengalaman kerja, surat pengunduran diri karyawan dan surat pemberitahuan habis kontrak karyawan tidak diperlukan lagi untuk pengambilan saldo JHT 100% pada kondisi sebagai berikut::
  • Karyawan mencapai usia pensiun, diganti surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun.
  • Karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial, diganti bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari pengadilan hubungan industrial tempat karyawan bekerja.
  • Karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui hubungan bipartit, diganti fotocopy perjanjian bersama dan bukti pendaftaran perjanjian bersama pengadilan hubungan industrial tempat karyawan bekerja.
  • Karyawan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, diganti fotocopy paspor, fotocopy visa dan fotocopy keterangan berhenti bekerja.
  • Karyawan mengalami cacat total tetap, diganti surat keterangan dokter yang merawat / dokter penasehat yang menyatakan cacat total tetap dan surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat / berhenti bekerja.
  • Karyawan meninggal dunia, diganti dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit / kepolisian / kelurahan atau fotocopy legalisir dengan menunjukan aslinya. Selain itu melampirkan surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang serta fotocopy KTP dan KK ahli waris.
Jika terdapat perbedaan NIK KTP dengan NIK di Kartu Keluarga maka dimintakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) kecamatan / catatan sipil. Jika alamat KTP luar daerah maka melampirkan surat keterangan domisili.

Langkah 2 : Amalgamasi Saldo JHT

Pastikan seluruh saldo JHT sudah terakumulasi sehingga akan menerima sepenuhnya uang hasil mencairkan saldo JHT tersebut. Beberapa kemungkinan saldo JHT terpecah:
  1. KTP sama tetapi memiliki beberapa kartu BPJS dengan saldo JHT masing - masing berasal dari kartu BPJS tempat kerja sebelumnya.
  2. Kartu BPJS sama tetapi memiliki beberapa saldo JHT yang berasal dari nama perusahaan berbeda. Hal ini bisa terjadi jika karyawan di mutasi antar anak perusahaan, mutasi ke pusat / daerah dan adanya revisi kontrak kerja untuk memperpanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan perusahaan outsourching.
Sebelum mengajukan pengunduran diri atau sebelum masa kontrak kerja berakhir sebaiknya lakukan amalgamasi saldo JHT tersebut. Amalgamasi saldo JHT hanya bisa dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karyawan.

Proses amalgamasi saldo JHT bisa meminta bantuan HRD. Anda juga bisa datang sendiri ke kantor BPJS tersebut asal membawa surat pengantar perusahaan untuk amalgamasi saldo JHT

Langkah 3 : Masa Tunggu 1 Bulan

langkah mencairkan JHT 100%

Masa tunggu 1 bulan ini adalah periode membuat BPJS Ketenagakerjaan Anda menjadi non aktif setelah dilakukan proses non aktif oleh HRD.

Contoh : tanggal 27 September 2019 hari terakhir kerja dan meminta ke HRD untuk proses penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan, maka tanggal 28 Oktober atau 1 Nopember 2019 BPJS Ketenagakerjaan benar-benar non aktif.

Sedangkan jika Anda ikut juga program BPJS Kesehatan proses non aktifnya sangat cepat, tanggal 28 September 2019 BPJS Kesehatan sudah non aktif dan Anda sudah tidak bisa menggunakan manfaat BPJS Kesehatan

Dalam masa tungggu 1 bulan tidak ada yang bisa dilakukan. Jika Anda mencoba melakukan upaya mencairkan saldo JHT 100% dengan registrasi secara online di https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id dalam masa tunggu ini maka akan ditolak sistem dan akan muncul informasi supaya menghubungi call center 175 atau HRD.

Selengkapnya silakan hubungi HRD memastikan apakah BPJS sudah non aktif atau belum dan telpon ke 175 bila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut secara detil.

Langkah 4 : Proses Mencairkan Saldo JHT 100%

Proses mencairkan saldo JHT 100% bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu registrasi online atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Anda pilih mana?

Berikut ini adalah experiment Tim seputarpabrikcom guna mengetahui pilihan paling baik / paling cepat antara kedua cara tersebut dengan melakukan survey pada 2 kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu bersamaan.

Waktu : 1 November 2019 jam 10.00 - 11.00

1. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimone - Tangerang.
Tim secara langsung datang ke lokasi dan bertemu security serta petugas BPJS Ketenagakerjaan (security menjadi garda pertama pelayanan). Pengajuan klaim saldo JHT 100% secara langsung tanpa registrasi online tidak diterima dengan alasan terlalu rumit dan diarahkan untuk registrasi online terlebih dulu di https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Hasil registrasi online menunjukan tanggal kedatangan pengajuan pencairan saldo JHT jatuh tanggal 12 November 2019.

2. KCP BPJS Ketenagakerjaan Pasar Kemis - Tangerang
Tim secara langsung datang ke lokasi dan bertemu security. Pengajuan klaim saldo JHT secara off line diterima tetapi mengingat sudah banyak antrian maka disarankan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali lagi tanggal 5 November 2019 hari selasa pagi jam 08.00 atau bisa memilih untuk registrasi on line di http://bpjstkpasarkemis.com/antrian/home.php. Situs ini berbeda dengan https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id karena tidak menampilkan tanggal kedatangan, hanya menunjukan untuk mencetak nomor antrian saja.

Sekarang silakan Anda menyimpulkan sendiri serta bisa memilih cara terbaik / tercepat mencairkan saldo JHT 100% mengingat terdapat perbedaan kebijakan layanan setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah disetujui, dana dari saldo JHT akan ditransfer ke rekening Anda biasanya dalam 3 hari kerja.

Tentang Jaminan Pensiun

Pada saat menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya masih ada 1 kartu tertinggal yaitu Jaminan Pensiun . Jaminan Pensiun tidak bisa dicairkan saat mencairkan saldo JHT 100% ini dan harus menunggu sampai usia pensiun baru bisa diajukan pencairan. Kartu Jaminan Pensiun tetap Anda simpan sampai usia anda sesuai usia masa pensiun yang rencananya akan berubah terus.
Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, pemilihan barang dan jasa, mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar, kejelasan informasi, kebenaran dan kejujuran kondisi barang dan jasa, hak didengar pendapat dan keluhannya, mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan penyelesaian sengketa, perlindungan hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen dan perlindungan diperlakukan secara benar dan adil.

Asas perlindungan konsumen adalah asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Agar terbentuk perlindungan terhadap konsumen ini maka ditetapkan aturan tentang perlindungan konsumen UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen.

Perlindungan konsumen menetapkan para pengusaha tidak boleh memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa di luar persyaratan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto) dan jumlah dalam hitungan seperti dinyatakan pada label maupun etiket barang tersebut.

2. Tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran sebenarnya

3. Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran seperti dinyatakan di label, etiket maupun keterangan lainnya tentang barang dan jasa dimaksud.

4. Tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, penggunaan tertentu seperti dinyatakan di label atau keterangan barang dan jasa.

5. Tidak sesuai dengan janji di label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa.

6. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, angka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang.

7. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan di label.

HAS 23000 untuk jaminan produk Halal merupakan standar persyaratan untuk memastikan produk yang dibuat halal tidak terkontaminasi najis. HAS 23000 diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Barang yang memiliki sertifikasi label Halal menandakan barang tersebut sudah dijamin Halal sebagai barang konsumsi terbebas dari najis.

8. Tidak memasang label, tidak membuat penjelasan barang yang mencakup nama barang, ukuran, berat isi bersih (netto), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha seperti alamat kantor atau pabrik serta keterangan lain untuk penggunaan sesuai ketentuannya harus dipasang.

9. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang (aturan pakai, instruksi perakitan dan lainnya) dalam bahasa Indonesia mengikuti ketentuan perundang-undangan.

10. Barang rusak, cacat, bekas dan tercemar tidak boleh diperdagangkan oleh para pengusaha tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

11. Pengusaha tidak memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

12. Pengusaha tidak menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki :
Potongan harga, harga khusus, standar mutu, mode, karakteristik, sejarah guna, barang dalam keadaan baik dan baru, barang dan jasa telah mendapatkan dan memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan, keuntungan, ciri-ciri kerja tertentu, aksesori tertentu, barang dan jasa dibuat oleh perusahaan bersponsor, persetujuan atau afiliasi, Barang dan jasa tersedia, barang tidak mengandung cacat tersembunyi, barang merupakan kelengkapan dari barang tertentu, barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

13. Pengusaha tidak melakukan persaingan tidak sehat dengan merendahkan pesaing secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko efek sampingan tanpa keterangan lengkap, menawarkan sesuatu janji tapi belum pasti

14. Pengusaha tidak menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, membuat pernyataan tidak benar sehingga menyesatkan mengenai harga / tarif suatu barang dan jasa, kegunaan suatu barang dan jasa, kondisi, tanggungan, jaminan, hak ganti rugi atas suatu barang dan jasa, tawaran potongan harga maupun hadiah menarik, bahaya penggunaan barang dan jasa.

15. Dalam sistem penjualan secara obral / lelang, pengusaha tidak mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan jasa dimaksud seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang dan jasa dimaksud seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.

16. Pengusaha tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan ada maksud untuk menjual barang lain.

17. Pengusaha tidak menyediakan jumlah barang cukup melainkan ada maksud menjual barang lain

18. Pengusaha Tidak menyediakan jumlah kapasitas jasa tertentu melainkan ada maksud menjual jasa lain.

19. Pengusaha tidak menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan jasa dengan harga tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan dan diiklankan.

Pengusaha Memiliki Kewajiban

Pengusaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

Pengusaha wajib menjamin mutu barang dan jasa berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa.

Konsumen diberikan kesempatan oleh untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi.

Pengusaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa, memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa tidak sesuai perjanjian

Pengusaha Memiliki Hak

1. Pengusaha berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa.

2. Pengusaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya pada penyelesaian hukum sengketa konsumen dan hak rehabilitasi nama baik.

Kewajiban Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen

Tidak hanya pengusaha yang dituntut untuk memenuhi kewajibannya dalam upaya perlindungan konsumen tetapi ada proaktif dari konsumen sendiri untuk memenuhi kewajibannya sebagai konsumen sehingga upaya perlindungan konsumen berjalan lancar dan seimbang.

Berikut adalah kewajiban konsumen yang harus dipenuhi tersebut :
  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan pengguna
  2. Beritikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
  3. Membayar sesuai nilai tukar
  4. Jika konsumen dan pelaku usaha sedang terlibat suatu sengketa maka menjadi kewajiban bagi konsumen untuk menyelesaikan dan menuntaskannya yang dilakukan secara hukum sengketa perlindungan konsumen.
Penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Mengetahui Kepribadian Dominance Influence Steadiness Compliance Dalam DISC Psikotes

Salah satu jenis psikotes umum diberikan saat wawancaran lamaran kerja berupa DISC test untuk mengetahui tipe kepribadian Anda apakah Dominance, Influence, Steadiness atau Compliance yang akan diketahui hasilnya dalam DISC psikotes berupa sejumlah pertanyaan pilihan dengan jawaban setiap pertanyaan terdiri dari 4 pilihan yang menggambarkan sifat Anda.

Untungnya penjelasan setiap kepribadian dibawah ini akan disertakan kata kunci identik agar dapat mengintip setiap pernyataan dari soal psikotes DISC tes, apakah masuk dalam kategori mana saja dari DISC psikotes tersebut.

Tetapi sebelumnya kita lihat dulu sejarah lahirnya psikotes DISC ini.

Sejarah DISC Test Psikotes

Sejarah adanya psikotes DISC test sudah dimulai sejak tahun 444 sebelum masehi dengan menggolongkan kepribadian manusia menjadi 4 elemen yaitu air, api, angin dan tanah.

Pada tahun 400 sebelum masehi seorang dokter Yunani Hippokrates mengembangkan teori 4 elemen kepribadian manusia menjadi 4 teori temperamen manusia yaitu koleris, melankolis, plegmatis dan sanguin.

Pada zaman Renaissance seorang sarjana bernama Galen mengembangkan dasar pemikiran Hippokrates tersebut dalam pendekatan kebijaksanaan hippokrates disamping pendekatan kedokteran hippokrates.

Dominance, influence, steadiness dan compliance pertama kali dikenalkan oleh Dr. William Marston dalam buku karyanya berjudul Emotions of Normal People terbit tahun 1928 dan selanjutnya menjadi rujukan dalam tes kepribadian psikotes DISC modern para ahli psikologi sekarang.

kepribadian dominance influence steadiness compliance dalam disc psikotes

Kelebihan, Kelemahan, Ketakutan dan Kata Kunci Setiap Kepribadian DISC Psikotes

Kepribadian Dominance (D)

Kelebihan Dominance (D) adalah suka mencapai hasil sangat cepat, suka akan tantangan dan hal bidang baru serta mengambil otoritas. Kepribadian Dominance akan merasa nyaman di lingkungan penuh kekuasaan dan wewenang kesempatan untuk dapat meningkatkan prestasi individu.

Dominance suka bertanggung jawab dan enggan berada di bawah kendali lain dan paling nyaman ketika dapat mengontrol lingkungan. Dominance bekerja paling baik ketika mereka bebas dari kontrol dan pengawasan.

Dominance selalu memunculkan ide besar sehingga sering memegang kendali dan pembuat keputusan cepat.

Kelemahan Dominance : sering melewatkan detail, kurang berkomitmen dan jarang memperdulikan penilai dan perasaan lainnya. Dominance membutuhkan pendamping sebagai penasehat, menghitung resiko dan fakta penilitian.

Ketakutan terbesar Dominance : dimanfaatkan

Kata Kunci
Langsung, menentukan, ego tinggi, pemecah masalah, pengambil risiko, inisiatif, pengambil keputusan, menjunjung nilai, menantang status quo, inovatif, melangkahi otoritas, suka berargumen, anti rutinitas serta mencoba terlalu banyak pekerjaan sekaligus.

Kepribadian Influence (I)

Kelebihan Influence (I) adalah perilakunya cenderung cepat tetapi lebih suka berada dan bekerja sama ketika mengerjakan sebuah tugas. Influence biasanya suka menghibur atau sedikit humoris.

Influence berpengaruh dan pintar mengambil hati. Menjadi terkenal dan dielu-elukan merupakan hal yang mereka suka. Sehingga Influence bisa sangat senang bergaul dalam komunitas dan kelompok sehingga memperbanyak channel.

Influence menikmati berhubungan dengan orang lain dan membuat kesan baik, berbicara lantang dan menciptakan lingkungan positif dan antusias. Influence lebih suka dalam bidang pembinaan dan konseling.

Kelemahan Influence : memiliki perasaan halus dan tidak berkonsentrasi dengan tugas yang sekarang di hadapi. Influence lebih cocok sebagai penasehat.

Influence membutuhkan pendamping. Influence suka mencari fakta, berkomunikasi lengkap, menghormati ketulusan, memberi penghargaan atas hal-hal kecil dan melakukan pendekatan secara logis.

Ketakutan terbesar Influence : penolakan.

Kata Kunci
Antusias, dapat dipercaya, optimis, persuasif, talkative, impulsif, emosional, pemecah masalah, kreatif, penyemangat yang baik, memotivasi mencapai tujuan, selera humor positif, pendamai, lebih memikirikan popularitas dari hasil nyata, jarang peduli pada detil, gerakan tubuh dan wajah berlebihan, hanya mau mendengarkan apa bila menarik

Kepribadian Steadiness (S)

Kelebihan Steadiness adalah konsistensinya melakukan sesuatu sampai berhasil atau selesai, tidak berorientasi pada kecepatan tetapi mengutanakan konsistensi. Steadiness paling sesuai saat menciptakan harmoni di tempat kerja.

Kontribusi paling positif Steadiness ini yaitu menjadi pendengar sejati, sabar, suka membantu dan pandai mengendalikan keadaan. Individu Stediness lebih fokus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka.

Kelemahan Steadiness : Kurang memiliki kekuatan motivasi diri sehingga cepat berubah dan mudah dipengaruhi (apalagi kalau sudah kena pengaruh si Influence) dan enggan membuat keputusan.

Steadiness kurang memiliki efektivitas optimal sehingga individu ini perlu diberitahu secara mendalam tentang perubahan berikutnya sesegera mungkin agar dapat menyesuaikan. Steadiness akan nyaman berada di lingkungan minimal konflik, berorientasi tugas kelompok, memiliki penghargaan tulus dan percaya kemampuan orang lain.

Ketakutan terbesar berkepribadian Steadiness : ketidakamanan.

Kata Kunci
Pendengar, anggota tim, posesif, tenang, dapat diprediksi, memahami, ramah, dapat diandalkan, anggota setia, patuh pada peraturan, sabar dan berempati, sebagai penengah konflik, menolak perubahan, perlu waktu lama untuk berubah. pendendam, sensitif terhadap kritik, sulit menentukan prioritas

Kepribadian Compliance (C)

Kelebihan kepribadian Compliance adalah menghasilkan pekerja tekun, fokus terhadap kualitas dan ketepatan proses. Ciri khusus Compliance yaitu teliti.

Compliance akan nyaman berada di lingkungan berekspektasi kinerja jelas. Compliance senang melakukan apa saja asal berdampak positif. Compliance biasanya teguh pendirian dan pilihannya. Compliance terkadang terkesan ngotot.

Compliance orangnya teliti, berfikir kritis, menggunakan pendekatan secara halus dan analitis, memiliki rencana matang, dapat menyelesaikan masalah, profesional, diplomatis dan punya loyalitas tinggi.

Kelemahan kepribadian Compliance : cenderung meragu dan terkesan lambat saat pengambilan keputusan karena terlalu teliti. Maka pekerjaan yang dilakukan akan terproses dengan lambat. Compliance memiliki sifat pendendam dan karakter terlalu kritis.

Karena sangat teliti maka akan membutuhkan kepribadian lain untuk berkompromi dan mengambil keputusan cepat. Sehingga kepribadian Compliance biasanya bekerjasama di bawah komando si Dominance.

Ketakutan terbesar Compliance : kritik.

Kata Kunci
Akurat, analitis, teliti, berhati-hati, pencari fakta, presisi, standar tinggi, sistematis, memiliki perspektif, emosi stabil, meneliti semua aktivitas, mampu memahami situasi. mengumpulan, mengkritisi dan menguji informasi, memerlukan batasan jelas antara tindakan dan hubungan, terikat dengan prosedur dan metode, terlalu memikirkan detil, jarang mengungkapkan perasaan secara verbal, tidak mau berdebat dan menyimpan sendiri perasaan

Itulah gambaran dari setiap kepribadian, terdapat kelebihan, kelemahan dan ketakutannya yang akan menimbulkan perasaan gelisah dalam bekerja.

Kembali dalam proses melamar pekerjaan posisi / jabatan tertentu misalnya posisi puncak perusahaan atau posisi lainnya maka sebaiknya pelajari terlebih dulu kepribadian mana yang dibutuhkan posisi sedang dilamar tersebut. Jangan tampilkan kepribadian asli kita jika tidak sesuai dengan posisi sedang dilamar.

Tetapi mengetahui kepribadian dimaksud untuk posisi tertentu tersebut tidak mudah dan hanya akan tahu jika Anda "beruntung" diberitahukan sebelumnya oleh user perekrut Anda. Dan ini sangat jarang terjadi perekrut memberitahukan bocoran di situasi tes psikotes ini.

Misalnya ada pernyataan bahwa seorang pimpinan pabrik atau factory manager harus memiliki berkepribadian Dominance tetapi nyatanya selama masa kerja penulis pernah bekerja dengan factory manager Dominance, Influence, Steadiness dan Compliance.

Bagaimana Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Baru

Bagaimana tata cara pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh baru setelah terbentuk oleh para pekerja dengan jumlah paling sedikit 10 orang sebagai langkah kewajiban berikutnya dalam memberitahukan keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh yang baru terbentuk ini ke instansi pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat

Demikian juga dengan pembentukan baru federasi serikat pekerja atau serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh harus memberitahukan keberadaanya untuk dilakukan pencatatan di instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan setempat.

Hasil dari pemberitahuan dari serikat dan pencatatan dari instansi pemerintahan adalah nomor bukti pencatatan yang merupakan kunci validasi keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh, federasi serikat pekerja atau buruh dan konfederasi serikat pekerja atau buruh.

Ulasan di artikel ini kelanjutan dari "cara membentuk serikat pekerja atau serikat buruh serta federasi dan konfederasi" dan di ulasan ini akan dilihat tugasnya instansi pemerintahan bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan pencatatan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

tata cara pencatatan serikat pekerja

PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan secara tertulis ini dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Daftar nama anggota pembentuk
  2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  3. Susunan dan nama pengurus
Dalam anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat :
  1. Nama organisasi dan lambang organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
  2. Dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  3. Tanggal pendirian
  4. Tempat kedudukan
  5. Persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhetiannya
  6. Hak dan kewajiban anggota
  7. Persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhetiannya
  8. Hak dan kewajiban pengurus
  9. Sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan
  10. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga
Pemberitahuan tersebut diajukan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

PENCATATAN

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan.

Pencatatan dilakukan dalam buku pencatatan dengan sekurangkurangnya memuat :
  1. Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh
  2. Nama anggota pembentuk
  3. Susunan dan nama pengurus
  4. Tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga
  5. Nomor bukti pencatatan
  6. Tanggal pencatatan
Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sesuai penjelasan di atas maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir resmi instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Jika terjadi perpindahan domisili maka pengurus harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh tercatat dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili maka Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya, harus menghapus nomor bukti pencatatan serikat pekerja/seikat buuruh tersebut.

Instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

Jika terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan dilampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan setelah menerima pemberitahuan ini selanjutnya harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh dalam buku pencatatan.

Jika pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan organisasi, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagekerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan ini harus membuat tanda bukti pemberitahuan bantuan keuangan dari luar negeri dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Jika organisasi bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Jika serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Undangundang Nomor 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan ini segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintahan bidang ketenagakerjaan

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir resmi dari instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan.

KETENTUAN LAIN

Setelah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999, memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi semua persyaratan di atas.

Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah membertahukan atau sudah terdaftar sesuai Permenaker No.Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No.Kep.201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini, dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

Cara Membentuk Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Serta Federasi Dan Konfederasi

Panduan bagaimana cara membentuk serikat pekerja / serikat buruh jika belum ada serikat pekerja / serikat buruh di tempat kerja maupun ingin mendirikan serikat pekerja / serikat buruh baru dan juga tentang bagaimana cara membentuk federasi / konfederasi jika serikat pekerja / serikat buruh sudah terbentuk sebelumnya.

1. Kaidah Pembentukan

Serikat pekerja / serikat buruh dibentuk para pekerja / buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang. Pembentukan serikat ini sebagai bagian dari hak para pekerja tersebut.

Federasi serikat pekerja / serikat buruh dibentuk serikat pekerja / serikat buruh paling sedikit 5 (lima) serikat pekerja / serikat buruh.

Konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dibentuk federasi serikat pekerja / serikat buruh paling sedikit 3 (tiga) federasi serikat pekerja / serikat buruh.

cara membentuk serikat pekerja atau buruh

Proses pembentukan ini atas kehendak bebas pekerja / buruh dan tidak ada tekanan ataupun campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun.

Ruang lingkup keanggotaan serikat, federasi serikat dan konfederasi serikat berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan dan ruang lingkup lainnya sesuai kehendak pekerja / buruh.

Sebagai sebuah organisasi maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) wajib dimiliki serikat pekerja / serikat buruh paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai
  • Nama organisasi dan lambang organisasi
  • Dasar negara, azas dan tujuan
  • Tanggal pendirian, sekretariat dan struktur organisasi
  • Sumber keuangan berikut pertanggung-jawaban keuangan
  • Ketentuan perubahan ADART
2. Anggota Serikat

Keanggotaan bersifat terbuka tidak membedakan aliran politik, SARA dan jenis kelamin sesuai ADART.

Dalam 1 perusahaan, setiap pekerja / buruh hanya diperbolehkan menjadi anggota 1 serikat pekerja / serikat buruh. Jika ternyata didapati ada pekerja / buruh memiliki keanggotaan lebih dari 1 serikat pekerja / serikat buruh dalam 1 perusahaan maka yang bersangkutan menyatakan secara tertulis 1 pilihan anggota serikat pekerja / serikat buruh.

Tidak diperbolehkan menjadi pengurus serikat pekerja / serikat buruh bagi pekerja / buruh yang menduduki jabatan tertentu di perusahaan mencegah pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja / buruh.

Keanggotaan serikat pekerja / serikat buruh hanya untuk 1 (satu) federasi serikat pekerja / buruh. Keanggotaan federasi serikat pekerja / buruh hanya untuk 1 (satu) konfederasi serikat pekerja / buruh.

Cara berhenti keanggotaan serikat pekerja / serikat buruh, pekerja / buruh menyampaikannya secara tertulis kepada serikat pekerja / serikat buruh dan tetap memenuhi kewajibannya.

Serikat pekerja / serikat buruh dapat memberhentikan pekerja / buruh dari keanggotaan serikat pekerja / serikat buruh sesuai ketentuan ADART. Pekerja / buruh tetap memenuhi kewajibannya yang belum terpenuhi.

3. Pendataan Organisasi Baru

Langkah selanjutnya setelah pembentukan serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat adalah penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Disnakertrans setempat untuk dicatat.

Lampiran pemberitahuan ini meliputi:
  1. Daftar nama anggota pembentuk
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART)
  3. Susunan dan nama pengurus
Catatan bahwa nama dan lambang serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / buruh harus berbeda dari yang sudah dicatatkan terlebih dahulu di instansi pemerintahan.

Instansi pemerintahan melalui Disnakertrans wajib mencatat dan memberi nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

Tetapi pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dapat ditangguhkan jika dinyatakan belum lengkap semua persyaratan termasuk lampiran pemberitahuan di atas dan alasan - alasan ini diberitahukan secara tertulis 14 (empat belas) hari kerja paling lambat terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

Jika ada perubahan ADART serta perubahan susunan pengurus serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi, segera memberitahukan kepada instansi pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan.

Instansi pemerintah wajib memelihara buku pencatatan ini dan harus dapat dilihat setiap saat serta terbuka untuk umum. Ketentuan tentang tata cara pencatatan ini diatur lebih lanjut oleh keputusan menteri.

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi yang telah memiliki nomor bukti pencatatan berkewajiban memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra yang disampaikan oleh pengurus.

4. Hak dan Kewajiban

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi berhak:
  1. Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bersama pengusaha
  2. Mewakili pekerja / buruh menyelesaikan perselisihan industrial
  3. Mewakili pekerja / buruh di lembaga ketenagakerjaan
  4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan berkaitan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja / buruh
  5. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan sesuai perundang-undangan.
Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi wajib:
  1. Memberikan perlindungan anggota terhadap pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya
  2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya
  3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dapat bekerja sama dengan serikat pekerja / serikat buruh internasional maupun organisasi internasional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan keanggotaan serikat maka pengusaha tidak diperkenankan kepada pekerja / buruh:
  • Mengeluarkan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan dan mutasi
  • Tidak membayar dan mengurangi upah pekerja / buruh
  • Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun
  • Membuat ampanye anti pembentukan serikat.
Pengurus maupun anggota serikat pekerja / serikat buruh diberikan kesempatan pengusaha menjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh saat jam kerja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tertuang pada perjanjian kerja bersama:
  • Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan
  • Tata cara pemberian kesempatan
  • Penentuan apakah masih mendapat upah dan tidak mendapat upah untuk kesempatan tersebut.
5. Pendanaan

Sumber dana serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi:
  • Iuran anggota besarnya ditetapkan ADART
  • Hasil usaha sah
  • Bantuan anggota dan pihak lain tetapi tidak mengikat.
Bantuan pihak lain berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah. Bantuan ini digunakan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota.

Investasi dana dan usaha sah lain serta pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain hanya dapat dilakukan menurutADART serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh.

Pengurus bertanggung jawab mengelola keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh. Pengurus wajib memuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut ADART serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh.

Dasar Pembentukan Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh

Mengetahui sebesar apa kekuatan "bargaining power" serikat pekerja / serikat buruh dengan cara memahami dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh ini karena serikat pekerja / serikat buruh hadir di setiap perusahaan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

Latar belakang

Data Ketenagakerjaan menunjukan baru 30% perusahaan di Indonesia yang memiliki PKB (Perjanjian kerja Bersama) atau sekitar 14.423 perusahaan di luar hitungan dengan perusahaan kecil dan mikro berjumlah 230 ribu hingga jutaan berdasarkan data kementrian dan BPS sehingga timbul pertanyaan apakah pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong perusahaan memiliki PKB?

Sebelum mendapatkan jawabannya mari kita lihat bahwa definisi insentif identik materi tetapi perusahaan pastinya tidak memerlukan materi dari pemerintah tetapi menginginkan kemudahan izin, pelaporan, keringanan biaya iuran tenaga kerja asing dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa perusahaan mengajukan syarat kepada pemerintah kalau perusahaan mau memiliki PKB atau hanya cukup sampai memiliki PP (Peraturan Perusahaan) saja.

Kedudukan PKB lebih tinggi dari PP karena PKB melibatkan semua pihak.

Jadi jawaban pertanyaan apakah pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan untuk mendorong kepemilikan PKB sekarang bisa disimpulkan.

Kita kembali ke cek data lagi. Kali ini tentang jumlah anggota serikat pekerja / serikat buruh.

Tahun 2007 tercatat 3,4 juta anggota serikat tetapi tahun 2017 tinggal 2,7 juta anggota serikat pekerja / serikat buruh dan digambarkan trend menurun setiap tahun.

Secara logika, jika jumlah perusahaan tahun 2007 ada x perusahaan serta jumlah anggota serikat 3,4 juta maka tahun 2017 jumlah perusahaan meningkat 2 x akan berbanding lurus pada dampak jumlah anggota serikat 2 x 3,4 juta orang = 6,8 juta orang.

Nyatanya tahun 2017 hanya 2,7 juta anggota serikat.

Apakah akan mengkambing hitamkan Revolusi Industri 4.0 penyebab dari penurunan ini seperti yang sering digembar-gemborkan di media?

Untuk mendapatkan jawaban ini, mari kita masuk lebih dalam pada pemikiran para pekerja / buruh seolah-olah kita bagian dari mereka. Dan saya akan menghipnotis Anda menjadi seorang pekerja yang baru diterima di suatu perusahaan sebagai pekerja biasa.

3...2...1...

(HRD) Selamat... Mulai besok Anda bisa bergabung di perusahaan ini setelah serangkaian tes dilewati dan berhasil baik. Silakan dibaca dan ditanda-tangani surat perjanjian kontraknya

(Anda) Terima kasih Pak... saya baca dulu surat kontraknya. Kok cuma 3 bulan kontaraknya ya Pak?

(HRD) Betul. Kontrak 3 bulan dan bisa diperpanjang tergantung hasil kerja. Pesan kami bekerjalah dengan baik dan tekun dan jangan ikut-ikutan hal-hal diluar pekerjaan Anda dan absen dijaga supaya bagus terus

Keesokan harinya Anda mulai bekerja dan pada suatu kesempatan berbincang bersama rekan kerja

(Anda) Berapa lama kerja disini?

(Rekan Anda) 9 bulan. Sudah lumayan lama (9 bulan dianggap lama). Kalau seangkatanku sudah banyak keluar, kerjanya cuma 3 bulan ada 6 bulan kontraknya tidak diperpanjang

(Anda) Yang keluar duluan tuh sering bolos ya atau hasil kerjanya kurang baik?

(Rekan Anda) Gak, mereka malah rajin masuk tidak pernah bolos dan hasil kerjanya baik cuma mereka masuk anggota serikat, jadinya ditandai. Disini mah terpenting manut wae supaya langgeng


Dilain waktu Anda berbincang bersama rekan kerja lainnya.

(Anda) Bro... harusnya perusahaan segede gini sudah punya serikat pekerja ya, tapi kok saya perhatikan gak ada serikat tuh!

(Rekan Anda) Gak ada yang mau mulai bikin, gak ngerti caranya, butuh biaya kali, butuh waktu sama ngeri ditandai Bro

(Anda) Ya udah lu aja mulai bikin tuh serikat, lu kan sudah lama disini Bro

(Rekan Anda) Aku mah apa atuh... cuma pendidikan rendah dan gak mau ribet, penting tiap akhir bulan gajian dah cukup. Coba saja tanya sama lainnya, mentok-mentok jawabannya juga sama

Ok sekarang saya bawa Anda menjadi supervisor produksi membawahi banyak anak buah.

3....2....1

(Anda) Susah sekali ya dapat output minggu ini, giliran kejar proses ehh.. ada saja bawahan minta izin ikut rapat serikat, apalagi si iwan keras kepala kalau disuruh mentang - mentang anggota, malah nantangin terus kalau disuruh jawabnya pecat saja saya kalau mau

(Atasan) Jadinya mau gimana?

(Anda) Buangin saja Pak, gak bisa diatur

(Atasan) Ok saya follow ke HRD. anggota - anggota serikat kita ganti baru


Dilain waktu Anda berbincang bersama atasan

(Anda) Nah kan Bapak lihat sendiri... hari ini pada demo jadinya gak ada orangk

(Atasan) Iya ya ... coba kalau gak ada serikat, mungkin produksi lancar terus dan kita gak diomelin si bos

1....2.....3 Anda kembali normal sebagia pembaca setia seputarpabrik.com


Dan sekarang solusi dari kami versi seputarpabricom

Solusi 1

Anda boleh tahu bahwa beberapa perbincangan di atas adalah nyata didengar telinga penulis di lingkungan kerja suatu perusahaan.

Dan ini sebenarnya sumber solusi untuk meningkatkan kepemilikan PKB bagi perusahaan, bukan hanya pemerintah menetapkan target dan solusinya melalui training serta pelatihan terhadap serikat pekerja dan perwakilan perusahaan bahkan sampai memberikan insentif ke pengusaha agar memiliki PKB di perusahaannya.

Bukankah pendirian serikat pekerja / serikat buruh ini adalah amanah dari UUD 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh.

Dan karena ini amanah UUD 1945 maka pemerintah hanya tinggal menegaskannya saja. Contohnya bagi pengusaha bila tidak memiliki PKB maka SIUP akan dibekukan.

Coba kalau pemerintah mengikuti kemauan perkumpulan para pengusaha misalnya izin di buat ringan dengan banyak toleransi pada kasus pengolahan limbah B3, apa yang terjadi? Pembuangan limbah tidak pada tempatnya.

Atau keringanan biaya iuran tenaga kerja asing dikabulkan pemerintah, apa yang terjadi? Anda pastinya sudah tahu kelanjutannya.

Dari pertanyaan tadi sudah dapat dilihat bahwa revolusi industri 4.0 bukan penyebab penurunan jumlah anggota serikat pekerja / serikat buruh.

Solusi 2

Adanya PKB karena sudah terbentuk serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan. Bagaimana jika tidak ada pekerja / buruh yang mau mendirikan serikat karena ketakutan terhadap masa depan pekerjaannya sendiri di perusahaan tersebut, ketakutan akan putusnya kontrak kerja?

Walaupun sudah ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 2000 tidak boleh ada yang menghalangi pekerja untuk membentuk serikat atau menjadi anggota serikat tertentu.

Mungkin ini juga pesan ke pemerintah bahwa ada sisi negatif dari berlakunya sistem kontrak kerja karyawan apalagi hanya interval 3 bulan jika menimbulkan ketidaknyamanan dalam pekerjaannya. Tanggung jawab pemerintah adalah melindungi semua warga negara dari rasa tidak aman sebagai salah satunya.

Jika memang sistem kontrak kerja tidak efektif apa sebaiknya dihapus saja.

Solusi 3

Mengenai pemberdayaan para pekerja karena kurang percaya diri, kurang pendidikan, kurang tegas, arogansi, asal kerja akhir bulan gajian dan pemikiran aku mah apa atuh. Jika sebagian besar para pekerja seperti ini sampai kapanpun serikat akan sulit terbentuk.

Lantas tugas siapakah ini untuk merubah paradigma tersebut?

Tugas semua orang untuk saling mengingatkan dan saling memberitahukan kebaikan, bukan hanya tugas HRD atau atasan saja.

Sebagai ilustrasi, para pekerja di suatu perusahaan ini banyak percaya diri dan mereka membentuk serikat pekerja dengan hasilnya PKB. Dalam PKB tersebut dijelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan juga hak dan kewajiban pekerja.

Ada salah satu poin dalam PKB menjelaskan mengenai penentangan terhadap perintah atasan resikonya SP2. Setiap pekerja memahami ini dan mereka mengikuti aturan tersebut. Apa selanjutnya? Atasan tidak perlu mengurut dada lagi ketika mengintruksikan suatu tugas bahkan pada orang paling bandel sekalipun.

Dasar pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh

Serikat pekerja / serikat buruh meliputi serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh diluar perusahaan. Perbedaan kedua organisasi serikat ini adalah:
  • Serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja / serikat buruh didirikan para pekerja / buruh di satu perusahaan atau beberapa perusahaan.
  • Serikat pekerja / serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja / serikat buruh didirikan para pekerja / buruh yang tidak bekerja di perusahaan.
dasar pembentukan serikat pekerja

Jika terjadi perselisihan misalnya tidak adanya persesuaian faham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan akan menjadi sebatas perselisiahan diantara serikat pekerja, serikat buruh, federasi serikat pekerja / serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh saja.

Berikut dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh:

1. UUD 1945
  • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang - undang (pasal 28).
  • Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (pasal 28a)
  • Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum (pasal 28d ayat 1)
  • Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28d ayat 2).
2. Lembaran Negara tahun 1956 nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara nomor 1050 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang selanjutnya diatur UU No. 18 Tahun 1956.

3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 165 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

4. UU Nomor 21 tahun 2000 Serikat Pekerja dan Serikat Buruh

Keempat dasar pembentukan serikat pekerja / serikat buruh di atas menjadi dasar kuat dan menjadikan organisasi ini memiliki power bagi semua anggotanya.

Serikat pekerja / serikat buruh harus memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
  2. Sebagai wakil pekerja / buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya
  3. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi sarana menciptakan hubungan industrial harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan
  4. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi sarana penyalur aspirasi memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya
  5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja / buruh sesuai peraturan perundang-undangan.
  6. Serkat pekerja / serikat buruh menjadi wakil pekerja / buruh memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan
Ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dinyatakan bubar jika:
  • Para angggotanya menyatakan pembubaran
  • Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi secara permanen
  • Dinyatakan melalui putusan Pengadilan.
Pengadilan dapat membubarkan serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh disebabkan :

1. Organisasi tersebut telah melanggar Pancasila dan UUD 1945

2. Telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengurus atau anggota.

3. Apabila putusan kepada para pelaku tindak pidana lama hukumannya tidak sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh, digunakan putusan yang memenuhi syarat

4. Gugatan pembubaran serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh bersangkutan berkedudukan.

5. Pembubaran ini tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun terhadap pihak lain.

6. Pengurus dan atau anggota serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh jika terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan sehingga menyebabkan pembubaran maka tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh lain dalam jangka waktu 3 tahun sejak pembubaran.

Mengetahui Density MDF Furniture Dan Klasifikasi Emisi Formaldehida

Cara mengetahui density MDF salah satu bahan utama produksi furniture panel terbuat dari pecahan residu kayu atau kayu lunak menjadi serat kayu dalam bentuk panel dibuat dengan tekanan dan temperature tinggi berikut mengetahui klasifikasi emisi formal dehida sehingga dapat ditentukan kualitas bahan MDF ini sesuai standar.

Industri furniture memilih material utama jenis MDF karena beberapa kelebihannya diantaranya lebih murah dibandingkan kayu alami (solid), kekuatan dan ukurannya konsisten, dimensi stabil, peresapan cat dan lem kayu sangat baik, daya kencang skrup kuat, substrat sangat baik untuk veneer, bentuknya bagus, mampu meredam suara dan tidak dapat dimakan oleh kumbang kutu.
furniture MDF

Perabot furniture terpajang di atas sekilas tampak seperti terbuat plastik tetapi sebenarnya bahan dasar perabot furniture tersebut adalah jenis MDF Medium Density Fibreboard yang diproses akhir menggunakan cat coating variasi warna melalui proses Ultra Violet.

Visual warna hasil proses Ultra Violet bisa beragam tetapi merata satu warna untuk satu permukaan. Contoh di atas terdapat 4 warna kombinasi yaitu white, light grey, pink dan dark grey.

Proses Ultra Violet hanya bisa digunakan untuk material density tinggi seperti MDF ini dan bisa juga material jenis HDF High Density Fibreboard hanya saja harganya terlalu tinggi kecuali produk tersebut akan dipasarkan eksport keluar negeri mungkin bisa menutup biaya proses produksinya.

Proses Ultra Violet memerlukan time base tinggi dan belum dapat diatur kecepatan proses setiap mesin Ultra Violet karena setiap mesin memiliki fixed cycle time.

Komposisi MDF meliputi serat kayu 82%, lem resin urea formaldehida (H2CO) sering dikenal istilah formalin atau metanal sebesar 9%, air 8% dan parafin 1%.

Terdapat jenis MDF khusus berwarna seperti MDF tahan terhadap kelembaban memiliki warna hijau, MDF tahan terhadap api diberi berwarna merah atau biru, tentu harganya akan lebih mahal dibanding MDF biasa polos.

Bahan residu kayu MDF paling bagus adalah pohon pinus radiata Australia dan Selandia Baru tetapi perkembangan berikutnya bahan kayu lain dan kertas bekas dapat digunakan untuk pembuatan MDF.

jenis MDF furniture

MDF terdapat kelemahan diantaranya:
  1. MDF dapat melengkung (bending) di lingkungan lembab jika tidak di segel secara benar saat masih lembaran standar maupun MDF hasil potongan (WIP)
  2. Membengkak dan pecah ketika jenuh dengan air
  3. Melepaskan formalin bebas ke udara yang merupakan karsinogen manusia terutama saat proses potong dan proses amplas
  4. Pemakaian pisau lebih cepat tumpul.
Dampak karsinogen diantaranya iritasi dan alergi pada mata dan paru-paru, kanker sinus hidung, kanker nasofaring dan leukimia (sumber: Badan Internasional untuk Penelitian Kanker IARC WHO dan EPA Amerika Serikat).

Diwajibkan operator mesin potong dan bagian amplas memakai alat bantu pernapasan saat melakukan proses jenis MDF ini atau menggunakan masker respirator dan rutin mengganti filternya setiap 3 bulan. Pemakaian pisau pengolahan MDF harus menggunakan pisau bermata tungsten karbida supaya pisau tersebut tidak cepat tumpul.

MDF memiliki karakteristik khusus tidak dimiliki PB terutama densitynya / kerapatannya.

Density (ρ) adalah perbandingan antara masa benda dibagi dengan volumenya.
density calculation

Standar dimensi lembaran MDF adalah 1220 mm x 2440 mm dan ketebalan 1,5 mm sampai 32 mm.

Apakah density MDF sama untuk setiap ketebalannya?

Berdasarkan hasil percobaan pengukuran density MDF beberapa ketebalan untuk semua tipe E0, E1, E2, P2, FR dan HMR diperoleh data density MDF sebagai berikut:
  • Ketebalan 1,5 mm - 2,4 mm average density 825 Kg/M3
  • Ketebalan 2,5 mm - 3 mm average density 800 Kg/M3
  • Ketebalan 3,1 mm - 6 mm average density 780 Kg/M3
  • Ketebalan 6,1 mm - 12 mm average density 750 Kg/M3
  • Ketebalan 12,1 mm - 18 mm average density 680 Kg/M3
  • Ketebalan 18,1 mm - 25 mm average density 660 Kg/M3
  • Ketebalan 25,1 mm - 32 mm average density 640 Kg/M3
Semakin besar ketebalan MDF maka density semakin berkurang. Jika dimensi sebagai pembaginya kita anggap konstan maka bisa dinyatakan bahwa semakin tebal MDF sama dengan semakin ringan.

Seharusnya nilai density MDF sama setiap ketebalan MDF. Berkurang density pada ketebalan MDF lebih besar ini dapat disebabkan kerapatan masa partikel bagian tengah lebih longgar dibanding permukaan atau kerapatannya tidak sama antara permukaan dan bagian tengan MDF.

Bila hal ini masuk dalam kategori toleransi standar QC maka tinggal melanjutkan pengolahan MDF tersebut ke proses produksi furniture panel tetapi bila hal ini diluar toleransi QC dengan mengacu standar mutu pembuat MDF, maka bisa melakukan complain terhadap perbedaan density ini, mungkin saat proses press mesinnya kondisi temperature dan tekanannya kurang.

Pengukuran ini berlaku untuk semua tipe : E0, E1, E2, P2, FR dan HMR.

Klasifikasi E0, E1, E2, P2, FR dan HMR

1. Klasifikasi E0, E1 dan E2 diterbitkan oleh Standar Emisi Dewan Komposit Internasional (ICBES) dan European Panel Industry, membagi klasifikasi berdasarkan tingkat emisi formaldehida.
E0 : Emisi formaldehida kurang dari 3 miligram per 100 gram.
E1 : Emisi formaldehida antara 3 sampai 9 miligram per 100 gram
E2 : Emisi formaldehida antara 9 sampai 30 miligram per 100 gram

2. Klasifikasi P2 diterbitkan oleh California Air Regulatory Board (CARB)
CARB P1 : Emisi formaldehida 0.08 ppm
CARB P2 : Emisi formaldehida 0.05 ppm, memiliki standar emisi lebih tinggi dari E0 standar eropa

MDF FR atau MDF Fire Retardant adalah MDF tahan api biasanya berwarna merah. MDF HMR (High Moisture Resistant) adalah MDF tahan air biasanya berwarna hijau. Kedua jenis MDF ini hasil perkembangan teknologi pengolahan MDF biasa (polos) menjadi MDF memiliki ketahanan terhadap air atau ketahanan terhadap api.

Emisi formaldehida MDF FR dan MDF HMR mengikuti salah satu 2 standar di atas yaitu bisa E2, E1, E0 dan P2.

3. Klasifikasi JIS Japanese Industrial Standard melalui lembaga JAS Japanese Agricultural Standard telah menetapkan emisi formaldehida paling rendah dibawah 0,005 mg dengan kode F*, F** atau F***.tatapi belum banyak digunakan di para produsen furniture di Indonesia.

Mengenal Proses Produksi Furniture Panel

Mengenal bagaimana proses produksi furniture dari material berbentuk panel seperti rak TV, rak sepatu, meja kantor, meja makan, meja belajar, tempat tidur, lemari, kitchen set, tempat buku dan sejenisnya dengan mempelajari setiap proses di dalam industri furniture sehingga menghasilkan produk furniture bernilai tinggi.

Material utama produksi furniture panel adalah
  • Particle Board (PB)
  • Medium Density Fibreboard (MDF)
  • High Density Fibreboard (HDF).
Material lainnya seperti plywood dan solid dikesampingkan dulu karena perbedaan kebutuhan penggunaannya tetapi dapat dikombinasikan jika diperlukan misalnya kaki komponen bahannya dari solid dan sebagainya maupun penggunaan kayu rotan sebagai pintunya.

Material pendukung diantaranya edging, honeycomb, pvc lamined, paper lamined, veneer, cat, lem, touch up, thinner dan asesoris seperti dowel, elit, engsel, screw dan rel.

Produk furniture panel dibuat melalui beberapa tahapan proses meliputi:
  1. Proses pemotongan bahan utama (Cutting)
  2. Proses pembentukan (Shaping)
  3. Proses bor (Drilling)
  4. Proses edging
  5. Proses laminasi
  6. Proses finishing dan packing
1. Proses pemotongan bahan utama (Cutting)

Standar dimensi material utama adalah 1220mm x 2440mm berlaku pada semua jenis material utama PB, MDF dan HDF. Ketebalan material utama yaitu 36mm, 25mm, 18mm, 15mm, 12mm dan 9mm. Kecuali bahan MDF dan HDF mempunyai ketebalan sampai lebih kecil lagi 4,7mm dan 2,5mm.

Dimensi material utama di atas sering digunakan di industri furniture panel. Untuk dimensi berbeda diperoleh melalui pesanan khusus ke pabrik pembuat material utama ini.

Pemotongan material utama mengikuti pola potong sesuai rancangan mengikuti kaidah efisiensi sehingga waste material utama menjadi sedikit. Pola potong ini menerapkan sistim join / penggabungan beberapa pola potong setiap komponen produk furniture lainnya.

Design pola potong dibuat PPIC sehingga bisa diestimasi kebutuhan material utama untuk memproduksi 1 proses order.

Misalnya sebuah almari memiliki beberapa komponen penyusun almari sebagai berikut:
  • Komponen atas (Top Cover)
  • Kombonen bawah (Bottom Cover)
  • Komponen samping (Side Cover)
  • Komponen tengah (Center)
  • Komponen dipasang tetap di dalam (Fixed Shelf)
  • Komponen dipasang tidak tetap di dalam (Adjustable Shelf)
  • Laci (Front Drawer)
  • Dan seterusnya.
Efisiensi pemotongan diperoleh melalui cara join potong beberapa komponen berbeda sekaligus setiap lembaran material utama.

Komponen hasil potong selanjutnya disusun menurut jenis komponennya dan didorong ke proses pembentukan. Susunan komponen rapi dan jumlahnya rata setiap palet susunan dan disertai identitas proses seperti kanban (kartu pengantar proses produksi).

2. Proses pembentukan (Shaping)

Meliputi proses grooving dan profiling. Proses grooving adalah proses membuat alur garis sejajar berukuran tertentu.

Fungsi grooving sebagai tempat ujung komponen lainnya sehingga seolah - olah dijepit dalam grooving tersebut.

Proses profiling adalah pembentukan radial bagian tertentu di sisi luar komponen membentuk ukuran radian (R) tertentu.

Proses shaping ini bisa dilakukan secara manual menggunakan mesin Router dan mesin Spindle dan secara otomatis menggunakan mesin automatis seperti mesin double end.

Beberapa komponen terdapat campuran antara PB dan MDF dan ini disebut komponen rangka. Di dalam rangka diisi material honeycomb supaya menguatkan komponen rangka tersebut yang ditutup lembaran MDF ukuran 4,7 mm bagian permukaan atas dan bawah.

Proses komponen rangka ini menggunakan lem sehingga perlu di tekan dengan mesin press sekitar 20 menit sebelum lanjut ke pembentukan berikutnya.

3. Proses bor (Drilling)

Proses membuat lubang di komponen untuk lubang dowel, elit atau screw. Proses drilling menggunakan mesin bor manual, mesin bor automatis dan mesin CNC tergantung dari tingkat kerumitan pola bor maupun jumlah bor pada setiap komponen.

Potensi reject sangat tinggi dalam proses drilling seperti salah ukuran lubang bor, kedalaman lubang bor salah, jarak antar lubang bor berbeda, bagian tepian lubang bor kurang rata dan posisi lubang bor meleset beberapa milimeter dari seharusnya.

Ketika terjadi kesalahan bor maka berpotensi pada penggantian seluruh komponen dalam 1 order produksi. Misalnya 1 order produksi berjumlah 500 set maka akan menjadi waste sebanyak 500 komponen salah bor tersebut.

Tips mencegah kesalahan bor ini bisa dilakukan dengan cara cek hasil bor setiap 30 komponen yang diproses. Selain itu untuk komponen hasil bor harus dilakukan perakitan dengan jenis komponen lainnya sehingga dapat diketahui kontruksinya sudah sesuai atau belum.

4. Proses edging

Melapisi permukaan tepi komponen menggunakan bahan edging PVC atau paper. Jumlah sisi permukaan yang dilapisi tergantung kontruksi furniture, bisa hanya 1 sisi atau semua sisi permukaan. Komponen standar memiliki 4 sisi permukaan berbentuk lurus (straight}.

edging furniture

Bagaimana jika salah satu atau lebih permukaanya berbentuk melengkung atau lekukan gelombang?
Bentuk sisi permukaan tidak lurus tidak bisa diproses menggunakan mesin edging automatis tetapi harus dilakukan oleh mesin edging manual.

Hasil edging antara mesin edging automatis dengan mesin edging manual adalah sama dalam kualitasnya tetapi cycle time berbeda karena proses di mesin edging manual melalui cara satu per satu komponen di edging oleh operator dan tidak ada setingan speed mesin.

5. Proses laminasi

Merupakan proses melapisi permukaan atas bawah komponen menggunakan bahan laminasi PVC, paper atau veneer sehingga tampak berwarna seperti warna alami kayu atau warna yang ditentukan. Contoh warna alami kayu diantaranya topan oak, brown oak, acacia, topan walnut dan euro oak.

Pada bahan utama yang akan dibentuk komponen straight dan rata permukaan komponen, proses laminasi bisa dilakukan sebelum bahan utama dipotong yaitu menggunakan mesin laminasi untuk ukuram material standar.

Ini bisa menghemat time base proses karena menghilangkan proses laminasi per komponen yang jumlahnya bisa mencapai ribuan pcs.

Tetapi jenis komponen soft berupa permukaan sisi radial maka proses laminasi awal tesebut tidak bisa dilakukan.

6. Proses finishing dan packing

Komponen hasil proses laminasi terdapat sisa lem menempel pada bagian pinggir / tepian akhir permukaan yang di lem dan ini harus dibersihkan sampai tidak ada bekas tempelan lem tersebut. Cara pembersihan menggunakan kain majun putih dibasahi thinner.

Setelah pembersihan sisa lem perlu dipastikan apakah ada gap antara tepian edging dengan tepian permukaan atas bawah yang mungkin disebabkan oleh reject edging seperti over trimming, bubble edging, scoring dan chipping. Jika terdapat gap maka segera tutup menggunakan cat yang warnanya sama dengan warna laminasi (touch up).

Komponen laminasi dan komponen lainnya yang tidak dilaminasi selanjutnya disiapkan di area packing agar segera dilakukan packing berdasarkan panduan "susunan packing" item tersebut.