Langkah Pertama Mendirikan Koperasi Di Tempat Kerja

Langkah Pertama Mendirikan Koperasi Di Tempat Kerja

Anda berminat mendirikan koperasi di tempat kerja Anda tetapi belum mengetahui banyak bagaimana langkah pertama mendirikan koperasi di tempat kerja dan pilihan jenis koperasi yang manakah yang paling sesuai didirikan di tempat kerja, maka lanjutkan membaca halaman ini sampai tuntas sehingga mendapatkan jawabannya.

Jenis - jenis koperasi:
  • Koperasi konsumen bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
  • Koperasi produsen, penyediaan sarana produksi dan memasarkan hasil produksi dari anggota kepada anggota dan non anggota.
  • Koperasi jasa, menyediakan usaha pelayanan jasa (bukan simpan pinjam) anggota dan non anggota.
  • Koperasi simpan pinjam mengelola simpan pinjam khusus anggota.
Pemilihan jenis koperasi paling sesuai di tempat kerja menurut pengamatan kami adalah koperasi primer simpan pinjam karena lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan keuangan darurat karyawan umumnya terutama setiap tanggal tua saat ada keperluan biaya mendadak.

Alasan lainnya memilih koperasi simpan pinjam terkait jumlah modal koperasi masih sedikit saat awal pendirian, sumber modal awal utama koperasi berasal setoran pokok para anggotanya sehingga memilih koperasi selain koperasi simpan pinjam masih belum mampu sementara.

Setoran pokok koperasi dibayar saat karyawan calon anggota mengajukan permohonan keanggotaan koperasi.

Kecuali modal awal koperasi sudah besar misalnya ada bantuan modal dari perusahaan maupun donatur lainnya maka dapat memilih jenis koperasi lainnya selain koperasi simpan pinjam berupa koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa.

Bantuan modal bisa berupa hibah, modal penyertaan, modal pinjaman.

Hibah adalah penerimaan modal koperasi baik berupa uang maupun barang dari donatur secara suka rela. Modal penyertaan adalah penerimaan modal koperasi baik berupa uang maupun barang dari setoran perorangan serta lembaga lainnya bersama setoran pokok.

Adanya koperasi simpan pinjam akan membantu karyawan mendapatkan pinjaman uang secara cepat, mudah dan terjangkau sesuai kemampuan bayar mereka.

Tentunya tidak mudah mendirikan koperasi karena koperasi adalah badan usaha dengan modal terbatas dari para anggotanya juga terikat aturan hukum. Untuk itu mari kita tentukan dulu apakah langkah pertama mendirikan koperasi di tempat kerja.

Langkah Pertama Mendirikan Koperasi di Tempat Kerja

Syarat pendirian koperasi primer dilihat dari jumlah anggota awal paling sedikit harus 20 orang sehingga calon anggota koperasi sebaiknya melibatkan semua karyawan agar memenuhi syarat tersebut sekaligus pemerataan calon anggota koperasi semua karyawan.

Pengertian koperasi primer adalah koperasi dibentuk individu sekaligus beranggotakan individu. Koperasi primer dapat mendirikan koperasi sekunder dengan syarat paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer.

Selanjutnya kita anggap tidak semua karyawan mengerti tentang koperasi sehingga sebelum rencana pendirian koperasi ini disampaikan maka terlebih dulu diadakan sosialisasi dan pelatihan tentang koperasi kepada semua karyawan.

Materi sosialisasi dimulai dari bagian awal tentang prinsip - prinsip dasar perkoperasian seperti tentang landasan koperasi, asas koperasi, tujuan koperasi, nilai yang dijunjung koperasi dan prinsip koperasi.

Landasan koperasi adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah menciptakan peningkatan kesejahteraan anggota Nilai - nilai koperasi yaitu:
  • Kekeluargaan
  • Menolong diri sendiri
  • Bertanggung jawab
  • Demokrasi
  • Persamaan
  • Berkeadilan
  • Kemandirian.
  • Kejujuran
  • Keterbukaan
  • Tanggung jawab
  • Kepedulian terhadap orang lain.
Prinsip koperasi meliputi:
  1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
  3. Anggota berpartisipasi aktif pada kegiatan ekonomi koperasi
  4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya otonom serta independen
  5. Koperasi turut menyediakan pendidikan berikut pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya.
  6. Memberikan pelayanan terbaik untuk anggota.
  7. Mendukung pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan hasil kesepakatan anggota.
Kapan waktu tepat untuk sosialisasi tentang koperasi? Sebaiknya segera setelah ide pendirian koperasi muncul. Waktu sosialisasi dilakukan di luar jam kerja dan saat pergantian shift kerja.

Pelaksana sosialisasi bisa dilakukan HRD serta orang yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dengan koperasi dan sama - sama berkeinginan mendirikan koperasi.

Tolak ukur keberhasilan sosialisasi berupa banyaknya karyawan tertarik menjadi anggota koperasi. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan berikutnya seminggu setelah sosialisasi selesai yaitu pertemuan kedua sekaligus rapat calon anggota koperasi dengan waktu di luar jam kerja pada hari Sabtu atau minggu agar semua karyawan menyempatkan hadir bahkan bagi pekerja shift sekalipun.

Pembahasan pertemuan kedua adalah pembentukan kepengurusan organisasi terdiri dari pengawas, pengurus dan anggota sah.

Pengawas koperasi bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan kerja pengurus sekaligus memberikan nasihat kepada pengurus. Pengurus koperasi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi. Jabatan sebagai pengawas juga pengurus ditetapkan pada jangka waktu tertentu dan boleh diangkat kembali sesudahnya.

Pengawas maupun pengurus koperasi karena suatu alasan bisa diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota setelah mereka diberikan kesempatan membela diri.

Persyaratan agar dipilih menjadi pengawas maupun pengurus koperasi meliputi:
  1. Tidak memiliki catatan kesalahan sebelumnya jika yang bersangkutan pernah menjadi pengawas / pengurus suatu koperasi, komisaris, direksi suatu perusahaan sehingga menyebabkan koperasi / perusahaan itu dinyatakan pailit
  2. Tidak memiliki catatan kesalahan secara hukum sehingga merugikan koperasi, keuangan negara serta berkaitan dengan sektor keuangan pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
  3. Ketentuan syarat lainnya diatur Anggaran Dasar.
Pengawas Koperasi

Susunan pengawas dicantumkan di Anggaran Dasar. Jumlah imbalan bagi pengawas ditetapkan Rapat Anggota. Pengawas dilarang merangkap sebagai pengurus.

Pengawas koperasi bertugas:
  1. Mengusulkan calon pengurus
  2. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus
  3. Mengawasi pengurus koperasi melaksanakan kebijakan dan mengelola koperasi.
  4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
Pengawas koperasi berwenang:
  1. Menerima dan menolak anggota baru serta pemberhentian anggota.
  2. Memperoleh keterangan dari pengurus dan pihak lain terkait
  3. Memperoleh laporan secara berkala mengenai kemajuan usaha koperasi.
  4. Menyetujui, membantu pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai Anggaran Dasar
  5. Memberhentikan pengurus sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi. Penunjukan Akuntan Publik ditetapkan Rapat Anggota.

Pengurus Koperasi

Anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi berkesempatan dipilih menjadi pengurus koperasi saat Rapat Anggota koperasi atas saran pengawas koperasi.

Pengurus koperasi bertugas:
  • Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
  • Mendorong dan memajukan usaha Anggota
  • Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi diajukan kepada Rapat Anggota
  • Membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas diajukan kepada Rapat Anggota
  • Membuat rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi diajukan kepada Rapat Anggota
  • Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
  • Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien
  • Merawat Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan risalah Rapat Anggota
  • Mengembangkan koperasi lebih maju.
  • Mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi kecuali ditentukan lain di Anggaran Dasar. Pembatasan wewenang pengurus ditetapkan Anggaran Dasar.
Pengurus koperasi tidak berwenang mewakili koperasi apabila:
  • Pengurus memiliki perkara pengadilan antara koperasi dan pengurus bersangkutan
  • Mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan koperasi.
Jika pengurus koperasi tersangkut salah satu hal di atas maka wajib ditentukan siapa perwakilan koperasi sesuai Anggaran Dasar koperasi tersebut.

Jika pengurus koperasi terbukti bersalah sehingga menyebabkan kerugian koperasi maka dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota dengan syarat mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) anggota atas nama Koperasi.

Berdasarkan persetujuan Rapat Anggota, pengurus diperbolehkan melakukan hal berkenaan koperasi akan:
  • Mengalihkan aset atau kekayaan koperasi
  • Menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan koperasi
  • Menerbitkan obligasi serta surat utang lainnya
  • Mendirikan / menjadi anggota Koperasi Sekunder
  • Memiliki dan mengelola perusahaan bukan koperasi.
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan pengurus koperasi yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus koperasi yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas koperasi bisa memberhentikan pengurus sementara karena suatu alasan dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus diadakan Rapat Anggota.

Rapat Anggota bisa mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan pengurus koperasi bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota, pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

Pengurus koperasi bisa diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya. Keputusan memberhentikan pengurus koperasi hanya diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ketika Rapat Anggota.

Keputusan pemberhentian mengakibatkan kedudukan sebagai pengurus berakhir. Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan pengurus yang kosongkarena pengurus koperasi diberhentikan sementara atau berhalangan tetap diatur Anggaran Dasar.

Tugas Admin Payroll Perusahaan

tugas admin payroll perusahaan
Payroll merupakan layanan pembayaran gaji yang ditawarkan oleh bank untuk perusahaan maupun individu. Payroll berbasis aplikasi dengan tingkat efisiensi dan menghemat waktu lebih banyak bagi staf HRD yang bertanggung jawab atas pembagian gaji pegawai. Tak hanya melalui layanan bank, sekarang juga telah banyak aplikasi payroll online yang bisa digunakan untuk membagi gaji karyawan dengan praktis.

Gaji karyawan tidak hanya dihitung dalam gaji pokok saja, ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Mulai dari absensi, cuti, lembur, tunjangan, uang makan dan transportasi, setiap karyawan jatuhnya akan memiliki gaji yang berbeda-beda setiap bulannya. Pastinya akan sangat merepotkan menghitung secara manual. Dengan sistem payroll, semua akan disinkronkan secara praktis.

Oleh karena itu, setiap perusahaan juga harus memiliki admin payroll. Apa saja tugas admin payroll? Simak tugas - tugas admin payroll berikut ini.

1. Menyiapkan dan Input Data Absensi Karyawan

Data dasar seperti gaji pokok dan informasi karyawan telah diatur secara otomatis dalam aplikasi payroll. Namun, pastinya ada penyesuaian setiap bulannya tergantung jam kerja atau kehadiran karyawan di kantor. Admin payroll bertugas menyimpan data absensi karyawan setiap bulannya secara teliti dan melakukan input ketika sedang mempersiapkan gaji karyawan mendekati akhir bulan. Begitu pula dengan porsi lembur pegawai yang pastinya mendapat gaji lebih.

2. Menyimpan Berkas yang Berhubungan dengan Gaji Karyawan

Tak hanya absensi, jika ada tugas diluar lapangan, karyawan biasanya mendapat biaya akomodasi, transportasi, dan uang makan. Jangan lupa menyimpan bukti pembayaran, nota, dan berkas-berkas lainnya sebagai bukti penambahan gaji pada karyawan. Hal ini menjaga ketertiban keuangan perusahaan.

3. Menyiapkan Slip Gaji Karyawan

Slip gaji merupakan bukti penerimaan pendapatan karyawan setiap bulannya. Slip gaji memberikan rincian dari gaji karyawan, mulai dari gaji pokok, uang lembur, dan berbagai keterangan lainnya. Biasanya karyawan juga membutuhkan slip gaji untuk berbagai keperluan, seperti mengambil cicilan kendaraan, rumah, dan kebutuhan lainnya.

Dengan menggunakan sistem payroll, admin payroll dapat membuat slip gaji secara otomatis. Tinggal melakukan beberapa penyesuaian, slip gaji dengan format sesuai standar bisa langsung jadi dalam beberapa menit. Tidak seperti pembuatan slip gaji secara manual dengan Ms.Excel atau Ms.Word.

Beberapa aplikasi payroll online juga memungkinkan pegawai langsung mengakses slip gaji secara praktis melalui smartphone pribadi maupun gadget lainnya.

4. Membuat Laporan Gaji Bulanan Karyawan

Tak hanya slip gaji untuk karyawan perorangan, admin payroll juga bertanggung jawab pada perusahaan dan staf keuangan akan laporan gaji bulanan karyawan. Setiap perusahaan memiliki standar format laporan gaji keseluruhan karyawan perbulannya.

Dengan sistem aplikasi payroll online, membuat laporan gaji bulanan juga dapat dikerjakan secara otomatis dan praktis. Tidak perlu melakukan perhitungan manual, program dalam aplikasi akan memberikan laporan akhir sesuai dengan input awal admin payroll.

5. Melakukan Penyesuaian Input Karyawan Baru dan yang Keluar

Sistem penggajian dalam payroll online yang telah terdaftar memiliki subjek yang diinput secara manual. Mulai dari data pribadi, gaji pokok, dan keterangan dasar lainnya. Jika ada karyawan yang keluar, admin payroll bertugas menghapus subjek karyawan tersebut dari aplikasi. Begitu juga jika ada karyawan baru, admin bertugas melakukan input baru.

Jaminan, tunjangan, dan penyesuaian kenaikan gaji atau pemotongan gaji juga tidak boleh dilewatkan dalam mengupdate sistem payroll yang telah terdaftar bagi perusahaan.

Itu tadi beberapa tugas admin payroll dalam perusahaan, tentunya tugas Admin Payroll akan semakin terbantu jika perusahaan menggunakan “ Software Payroll “ untuk memaksimalkan proses payroll perusahaan.

Cara Mendapatkan SKCK Online Dan Offline

Berikut pengalaman cara mendapatkan SKCK yang bisa dilakukan secara online maupun offline yang bisa digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan melamar pekerjaan bagi jenis pekerjaan tertentu yang mempersyaratkan adanya SKCK seperti pegawai negeri sipil, pekerja swasta bagian tertentu bahkan menjadi pengemudi ojek online pun wajib ada SKCK sebagai pembuktian bahwa catatan diri kita bersih terhadap masalah hukum pidana.

Sayangnya pembuatan SKCK harus sesuai alamat KTP. Umpamanya tinggal di Tangerang tetapi alamat KTP daerah maka mendapatkan SKCK harus pulang kampung ke daerah sesuai KTP tersebut bahkan jika mempunyai surat keterangan domisili pun tetap tidak bisa.

Yakin tidak bisa di Tangerang?

100% benar karena pernah dicoba tetapi ditolak lalu disarankan membuat SKCK sesuai alamat KTP.

Registrasi SKCK saat ini bisa online melalui alamat:
  • https://skck.polri.go.id : Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi
  • https://www.jabar.polri.go.id/ : Jawa Barat.
  • http://skck.jateng.polri.go.id/: Jawa Tengah
  • http://jatim.polri.go.id : Jawa Timur
  • http://www.bali.polri.go.id. : Bali
  • http://skckonline.polrestasidoarjo.com : Sidoarjo
  • hhttp://resmalangskck.com : Malang
  • http://skck.polrestapontianakkota.org : Pontianak
  • http://www.banyuwangi.jatim.polri.go.id. : Banyuwangi
  • http://polrestabessurabaya.com : Surabaya
Pendaftaran SKCK online dirancang agar mempersingkat proses pembuatan SKCK karena data diri maupun data fisik sudah diisi sebelumnya sebelum mendatangi Polres tetapi tetap harus membuat rumus sidik jari terlebih dulu.

cara membuat skck

Setelah mendaftar online segera mengambil SKCK karena dibatasi paling lambat 3 hari setelah pendaftaran online, jika melewati batas tersebut harus registrasi ulang karena data input sebelumnya sudah terhapus otomatis oleh sistem.

Proses pendaftaran SKCK online berdasarkan info dari laman indonesia.go.id.
  1. Buka website skck.polri.go.id pilih menu formulir SKCK online, klik Next Step.
  2. Pada menu pengisian isikan data pribadi yaitu nama, NIK, wilayah Polres dan upload foto.
  3. Isikan nama ayah dan ibu kandung, alamat tempat tinggal, pekerjaan, sampai nama saudara kandung.
  4. Isi data pendidikan mencakup nama sekolah, kota, serta tahun lulus sekolah.
  5. Jawab pertanyaan di kotak dialog seperti apakah kamu pernah terlibat tindak pidana atau tidak. Isi terlebih dahulu sebelum klik Next/Selanjutnya.
  6. isi tujuan Anda membuat SKCK: contoh melamar pekerjaan. Pastikan sudah diisi sebelum Klik Next.
  7. Kirim data untuk proses pembuatan SKCK oleh sistem.
  8. Anda akan mendapatkan kode atau nomor registrasi untuk dibawa ke loket Polsek/Polres guna ditukarkan SKCK aslinya. Pastikan Anda mencatat dengan baik nomor ini.
Barang kali sedang apes saja saat pendaftaran online sesuai wilayah pelayanan dan mengikuti panduan, mengalami kegagalan akibat websitenya tidak bisa dibuka. Apakah hanya error web atau ada hal lainnya saat ini belum diketahui tetapi demi menghabiskan penasaran walaupun registrasi SKCK online gagal, melanjutkan tindakan guna mendapatkan SKCK secara langsung dengan mendatangi Polres di kabupaten tersebut.

Apakah perlu surat pengantar pembuatan SKCK dari desa / kelurahan?

Cari - cari informasi dari website mengatakan ada ketentuan harus mengantongi surat pengantar pembuatan SKCK dari desa / kelurahan. Tetapi hal ini mungkin tergantung kebijakan masing - masing tempat karena kenyataannya surat pengantar pembuatan SKCK dari kelurahan / desa tidak diperlukan.

Kesimpulannya tentang surat pengantar pembuatan SKCK dari desa / kelurahan bukan syarat wajib lagi pembuatan SKCK.

Jadi apa saja dokumen persyaratan mendapatkan SKCK?

Tidak banyak dokumen sebagai persyaratan mendapatkan SKCK ini hanya perlu dipersiapkan:
  1. Fotocopy KTP 1 lembar
  2. Paspoto 4x6 latar belakang merah 6 lembar
  3. Potocopy KK 1 lembar
  4. Potocopy Akte Kelahiran 1 lembar
Hanya ada 4 persyaratan wajib supaya mendapatkan SKCK.

Berapa lama proses pembuatan SKCK?

Jawabannya tergantung situasi dan kondisi. Tetapi sebagai gambaran berapa lama proses pembuatan SKCK secara offline berdasarkan proses pengajuan ini membutuhkan sekitar 1,5 jam, saat itu ada sekitar 50 orang sedang membuat SKCK offline.

Ini bisa menjadi suatu rumusan: jika antrian lebih banyak maka waktu mendapatkan SKCK akan lebih lama yaitu 1,5 jam / 50 orang jika ada 100 orang maka perkiraan waktu mendapatkan SKCK sekitar 3 jam.

Barangkali waktunya akan lebih singkat jika melakukan pendaftaran SKCK online karena akan memangkas waktu pengisisan data diri dan data fisik. Ini yang menjadi pembedanya disamping pembayaran administrasi dibayarkan duluan jika melakukan pendaftaran SKCK online.

Bagaimana Proses Pembuatan SKCK di Polres?

Ada 2 kantor yang harus didatangi supaya mendapatkan SKCK:
  1. Kantor Pelayanan Sidik Jari Kanit Identifikasi
  2. Kantor Sentra Pelayanan SKCK Satuan Intelkam
Dan seperti ini langkahnya:

Setibanya di Polres langsung menuju Kantor Sentra Pelayanan SKCK Satuan Intelkam Polres, segera ambil nomor tiket antrian.

Selanjutnya menuju Kantor Pelayanan Sidik Jari Kanit Identifikasi lokasinya pastinya tidak akan jauh dari kantor pertama untuk mendapatkan rumus sidik jari. Bagi pendaftar SKCK online pun harus melalui tahapan ini.

Dokumen persyaratan mendapatkan rumus sidik jari adalah fotocopy KTP 1 lembar dan pas poto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Akan diberikan kartu sinyalemen berisi 2 lembar, lembar pertama tentang data diri berikut data fisik sedangkan lembar kedua berupa kolom tempat cap jari. Data diri dan data fisik lembar pertama berupa check list isian, tidak perlu diisi.

Selanjutnya menuju ruangan pengambilan cap sidik jari masih di Kantor Pelayanan Sidik Jari. 1 orang petugas telah siap membantu melakukan proses cap sidik jari.

Semua jari tangan kanan dan kiri di cap sidik jari pada lembaran kedua sinyalemen. Total cap sidik jari berjumlah 20 cap sidik jari, mencakup masing -masing jari kanan dan kiri berikut sidik jari semua jari di cap secara bersamaan kanan dan kiri.

Segera cuci tangan dengan air bersih yang telah disediakan agar tangan bersih saat memegang kartu sinyalemen tersebut dan sinyalemen tidak kotor

Kembali ke Kantor Pelayanan Sidik jari untuk mendapatkan validasi dan kartu rumus sidik jari berikut membayar biaya administrasi Rp. 15.000,- (tergantung kebijakan setiap polsek atau polres).
Berikutnya menuju kantor Sentra Pelayanan SKCK dan menunggu antrian yang tadi awal sudah diambil nomor tiket antriannya.

Dari sana diberikan 2 jenis surat, surat pertama berisi daftar pertanyaan catatan kepolisian meliputi data diri, data pidana, dan data keluarga. Surat kedua disebut Kartu Tik yang bersisi data diri dan data keluarga. Hampir sama kedua surat tersebut tetapi pada Kartu Tik tidak ada data pidana.

Isi semua data pada kedua pada kedua jenis surat tersebut secara lengkap dan jujur.

Serahkan kembali untuk ditukar dengan SKCK dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,-. Setelah mendapatkan SKCK jangan lupa di potocopy 5 lembar untuk legalisir agar tidak bolak - balik ke Polres hanya untuk minta legalisir fotocopy.

Biaya mendapatkan SKCK baik online maupun offline total Rp, 30,000,- sebagai biaya penerbitan SKCK serta Rp. 15.000,- untuk biaya administrasi pembuatan sidik jari.

Perlindungan TKI Sebelum Penempatan Sampai Pulang Ke Indonesia

Pernah terdengar berita beberapa TKI mengalami permasalahan serius sampai berurusan hukum di negara tempat TKI bekerja tetapi kita melihat adanya tindakan pemerintah membantu TKI tersebut yang merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap TKI secara total dari penempatan sampai pulang kembali ke Indonesia dengan selamat.

Apa menariknya menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia)? Berapa sebenarnya penghasilan sebagai TKI disana? Pertanyaan ini diajukan kepada seorang tetangga desa terkait istrinya menjadi asisten rumah tangga di Taiwan.

Gambaran upah rata - rata TKI Taiwan (kurs 1 TWD (Dolar Taiwan) = Rp. 460)
Pekerja pabrik : 22.000 TWD x 460 = Rp. 10.120.000,-
Asisten rumah tangga : 17.000 TWD x 460 = Rp. 7.820.000,-

Upah pekerja pabrik maupun asisten rumah tangga di Taiwan lebih besar dari upah pekerja pabrik dan asisten rumah tangga di Indonesia. Inilah daya tarik untuk menjadi TKI tersebut. Upah pekerja Indonesia sangat tergantung besarnya UMR / UMK / UMP.

Menerima upah Rp. 10.120.000,- sebagai pekerja pabrik Taiwan, apakah masih lebih makmur dari pada Indonesia sekitar Rp. 4.000.000,- mengingat biaya hidup disana pastinya lebih tinggi?

perlindungan TKI sebelum penempatan sampai pulang

Ayo kita hitung-hitung disini (ini hanya sebatas hipotesa). Patokan harga menggunakan standar harga emas dunia bulan Nopember 2019.

Indonesia : 1 gram emas Rp. 668.777
Taiwan : 1 gram emas TWD 1.452

Indonesia: Prosentase harga emas terhadap upah = Rp. 668.777 / Rp. 4.000.000 = 16,7%
Taiwan : Prosentase harga emas terhadap upah = TWD 1.452 / TWD 22.000 = 6,6%

Artinya pekerja Indonesia untuk membeli 1 gram emas 24 karat harus mengeluarkan 16,7% dari upahnya sedangkan TKI Taiwan hanya mengeluarkan 6,6% upahnya sebagai pekerja pabrik Taiwan.

Kesimpulannya TKI Taiwan sebagai pekerja pabrik masih lebih sejahtera dari pada pekerja Indonesia sebagai pekerja pabrik negaranya sendiri.

Perlindungan TKI

Perlindungan TKI secara penuh tanpa diskriminasi oleh pemerintah kepada semua TKI. Lembaga penempatan TKI yaitu BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan penempatan TKI untuk kepentingan sendiri termasuk TKI secara perseorangan.
  • BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaga Pemerintah Non Kementerian)
  • PPTKIS : Pelaksana Penempatan TKI Swasta (badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri)
Perlindungan TKI secara penuh tanpa diskriminasi kepada semua TKI mencakup perlindungan TKI sebelum penempatan, masa penempatan dan perlindungan TKI purna penempatan.

1. Perlindungan TKI Sebelum Penempatan

Ditujukan pada calon TKI sebelum ditempatkan yaitu perlindungan administratif serta perlindungan teknis.

Perlindungan admunistratif
  1. Pemenuhan dokumen penempatan
  2. Penetapan biaya penempatan
  3. Penetapan kondisi dan syarat kerja.
Perlindungan teknis
  1. Sosialisasi diseminasi informasi
  2. Peningkatan kualitas calon TKI
  3. Pembelaan atas pemenuhan (PAP) hak-hak TKI
  4. Pembinaan dan pengawasan.
Penjelasan setiap poin perlindungan administratif maupun perlindungan teknis sebagai berikut:

Dokumen yang harus dilengkapi sebagai pemenuhan dokumen penempatan : Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), KTP, visa kerja, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran / surat keterangan kenal lahir, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi serta pemeriksaan kesehatan, paspor dari Kantor Imigrasi setempat

Penetapan biaya penempatan : berdasarkan negara tujuan penempatan maupun sektor jabatan, ditetapkan Menteri tetapi dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Penetapan kondisi dan syarat kerja : jam kerja, upah, tata cara pembayaran, hak cuti, waktu istirahat, fasilitas termasuk jaminan sosial.

Sosialisasi diseminasi informasi berupa penyuluhan, kampanye peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak / elektronik oleh Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, dikoordinasikan oleh instansi penanggung jawab bidang ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas calon TKI : pelatihan, uji kompetensi, PAP (Pembelaan Atas Pemenuhan)

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI :meninggal dunia, sakit, cacat, kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, tindak k*kerasan fisik, p*merk*saan / p*lec*han s*ks*al.

Pembinaan pengawasan terhadap pelaksana penempatan berikut pihak terkait lainnya.


2. Perlindungan TKI Masa Penempatan

Perlindungan TKI masa penempatan dimulai sejak TKI sampai bandara / pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia diberikan oleh Perwakilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat serta kebiasaan internasional melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Bentuk perlindungan TKI masa penempatan:
  1. Pembinaan pengawasan
  2. Bantuan berikut perlindungan kekonsuleran
  3. Pemberian bantuan hukum
  4. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI
  5. Perlindungan serta bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional termasuk upaya diplomatik.
Pembinaan pengawasan: pembinaan pengawasan terhadap TKI, perwakilan PPTKIS, mitra usaha pengguna, memberikan bimbinga advokasi kepada TKI, fasilitasi penyelesaian perselisihan / sengketa TKI dengan pengguna / pelaksana penempatan TKI. menyusun maupun mengumumkan daftar mitra usaha pengguna tidak bermasalah ataupun bermasalah secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI.

Ketika terjadi sesuatu pada TKI seperti kecelakaan, sakit, meningal dunia maka dilakukan pengurusan pada TKI bersangkutan sebagai bentuk bantuan berikut perlindungan kekonsuleran termasuk akses komunikasi antara Perwakilan dan TKI serta akses informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum.

Pemberian bantuan hukum: pemberian mediasi, pemberian advokasi, pendampingan terhadap TKI, penanganan masalah TKI jika TKI mengalami tindak k*kerasan fisik dan p*lecehan s*ksual serta penyediaan advokat.

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI: memanggil pihak penyelenggara terkait tidak memenuhi hak-hak TKI, melaporkan kepada otoritas berwenang, menuntut pemenuhan hak-hak TKI, memperkarakan pihak penyelenggara terkait tidak memenuhi hak-hak TKI, bantuan terhadap TKI bila dipindahkan ke tempat lain / majikan lain karena tidak sesuai perjanjian kerja, penanganan terhadap TKI saat dipekerjakan tidak sesuai perjanjian kerja termasuk penyelesaian tuntutan perselisihan TKI dengan pengguna jasa TKI / mitra usaha.

Hak-hak TKI yang dibela adalah hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja, hukum nasional, hukum perburuhan setempat serta konvensi internasional.

Perlindungan dan bantuan lainnya paling sedikit menyediakan penerjemah bahasa, pemulangan TKI juga pendekatan untuk mendapatkan pengampunan hukuman / pidana.

PPTKIS wajib membantu Perwakilan untuk memberikan perlindungan serta bantuan hukum selama masa penempatan.

3. Perlindungan TKI Purna Penempatan

Berupa:
  1. Pemberian kemudahan / fasilitas kepulangan TKI
  2. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan TKI selama kepulangan dari negara tujuan, debarkasi berikut selama perjalanan sampai ke daerah asal
  3. Fasilitasi pengurusan klaim asuransi
  4. Fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengurusan barang
  5. Pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal
  6. Fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI
  7. Penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan, rehabilitasi fisik / mental.
  8. Bantuan pemulangan oleh Perwakilan.
  9. Evakuasi TKI saat terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI. Evakuasi dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia, dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri politik luar negeri, berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait di tingkat nasional maupun internasional.

Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Setiap warga negara termasuk warga negara asing bekerja paling singkat 6 bulan serta warga negara Indonesia bekerja di luar negeri wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan serta manfaat pemeliharaan kesehatan berikut perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Peserta Jaminan Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta peserta bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Khusus iuran kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah.

Syarat menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan:
  1. Fakir miskin
  2. Orang tidak mampu.
Terdapat 2 kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu berdasarkan sudah teregister dan belum teregister dalam Permensos Nomor 146 Tahun 2013. Kriteria fakir miskin serta orang tidak mampu yang belum teregister ini terdapat dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu teregister dalam Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga:
  1. Tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
  2. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok sangat sederhana
  3. Kesulitan berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
  4. Tidak bisa membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
  5. Hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
  6. Dinding rumah terbuat bambu / kayu / tembok dengan kondisi kurang baik / kualitas rendah, termasuk tembok sudah usang / berlumut / tembok belum diplester
  7. Kondisi lantai terbuat tanah / kayu / semen / keramik dengan kondisi kurang baik / kualitas rendah
  8. Atap terbuat ijuk / rumbia / genteng / seng / asbes dengan kondisi kurang baik / kualitas rendah
  9. Penerangan tempat tinggal bukan listrik / listrik tanpa meteran
  10. Luas lantai rumah kurang dari 8 M2 per orang
  11. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya
Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister Permensos Nomor 146 Tahun 2013 meliputi:
  1. Gelandangan
  2. Pengemis
  3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil
  4. Perempuan rawan sosial ekonomi
  5. Korban tindak kekerasan
  6. Pekerja migran bermasalah sosial
  7. Kondisi miskin karena telah terjadi bencana alam sampai waktu 1 tahun setelah pasca tanggap darurat bencana
  8. Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial
  9. Penghuni rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan
  10. Penderita thalassaemia mayor
  11. Penderita kejadian ikutan paska imunisasi (kipi)
September 2019 pemerintah sudah mengganti 5,2 juta peserta PBI Jaminan Kesehatan karena terindikasi memiliki NIK tidak valid juga tidak melakukan akses pelayanan kesehatan sejak tahun 2014. Para peserta PBI Jaminan Kesehatan ini dianggap kurang sesuai lagi dengan kriteria fakir miskin dan tidak mampu karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Tindakan ini juga sebagai upaya pemerintah membayarkan iuran kepesertaan PBI tepat sasaran.

Cara mengetahui status kepesertaan apakah peserta PBI atau sudah bukan peserta PBI Jaminan Kesehatan bisa akses https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/kemsos/pencarian
cara mendapatkan kis
KIS (Kartu Indonesia Sehat)

KIS merupakan jaminan kesehatan masyarakat miskin / orang tidak mampu yang diterima oleh peserta PBI Jaminan Kesehatan. KIS membebaskan iuran kepada pemiliknya karena sudah disubsidi pemerintah. Masyarakat tinggal mendaftar tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Sayangnya pemilik KIS ini hanya diperbolehkan mengambil kelas III serta hanya dapat berobat ke puskesmas desa / kelurahan / kecamatan.

Untuk mendapatkan KIS biasanya didaftarkan oleh dinas sosial menggunakan referensi data warga miskin serta kurang mampu, KIS peserta BPJS PBI yang sudah terdaftar akan didistribusikan ke desa-desa / kelurahan.

Jadi untuk warga miskin / kurang mampu mereka akan mendapatkan KIS Peserta PBI untuk berobat di puskesmas kecamatan / kelurahan di lokasi pemilik KIS berada.

Ada pengalaman terkait KIS ini ketika sedang membuat artikel 4 Langkah Mencairkan Saldo JHT 100% BPJS Ketenagakerjaan, kami bertemu seseorang di kantor BPJS Ketenagkerjaan, sebut saja bapak tua, dengan kriteria miskin sedang proses mendaftarkan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan untuk mendapatkan KIS.

Bapak tua ini sepertinya salah masuk kantor, seharusnya ke kantor Dinas Sosial bukan ke kantor BPJS. Satu hal lagi bahwa menurut bapak tua ini dengan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan alias memiliki KIS maka ia akan menerima santunan Rp. 1.500.000,- setiap bulan.

Sampai saat penulisan artikel ini, masih mencari tahu apakah ada program pemerintah berupa bantuan uang tunai tersebut. Tentang kekeliruan masuk kantor BPJS Ketenagakerjaan mungkin sosialisasi tentang PBI terhadap masyarakat umum perlu lebih di gencarkan lagi oleh pemerintah supaya masyarakat umum menjadi faham cara mendapatkan KIS.

Cara Mendapatkan KIS

Cara mendapatkan KIS kata orang - orang mudah tapi sebenarnya agak ribet juga. Kami coba telusuri bapak tua tadi dalam mendapatkan KIS yang hasilnya belum dapat juga karena persyaratan belum lengkap yaitu salah satunya harus ada Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM) dari desa / kelurahan serta STKM dari kecamatan.

Bapak tua ini saat proses mendapatkan STKM dibolak - balik dari RT ke kelurahan balik lagi ke RT tetapi tidak berhasil mendapatkan STKM tersebut sementara pekerjaannya sebagai buruh kebun berpenghasilan rata-rata Rp.1.600.000,- per bulan ditambah tinggal daerah Tangerang sudah termasuk kriteria fakir miskin.

Mungkin pembuatan STKM tanpa pengeluaran biaya seperti sangkaan bapak tua ini karena saat mendapatkan surat pengantar dari Puskesmas gratis. Pada akhirnya bapak tua ini mendaftar kepesertaan bukan PBI kelas III.

Cara mendapatkan KIS semua persyaratan harus dilengkapi:
  1. KK berikut fotocopynya minimal 2 lembar
  2. KTP untuk setiap anggota keluarga yang tercatat di KK berikut fotocopynya masing-masing minimal 2 lembar
  3. Surat keterangan tidak mampu dari desa / kelurahan
  4. Surat keterangan tidak mampu dari kecamatan
  5. Surat pengantar Puskesmas setempat
Biaya pendaftarannya gratis

Setelah semua dokumen persyaratan dilengkapi langsung ke dinas sosial setempat untuk registrasi data keluarga dan dicatat sebagai penerima KIS.

Sekarang sudah jelas alamat dituju, bukan ke kantor BPJS Kesehatan. Ini salah satu yang membedakan dengan kepesertaan bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Pendaftar harus menunggu proses rekonsiliasi kementrian sosial setiap 6 bulan sekali. Artinya misalnya rekonsiliasi telah dilakukan bulan September 2019 dan mendaftar ke Dinas Sosial bulan Oktober 2019 maka hasilnya menunggu bulan Maret 2020 untuk mendapatkan KIS. Cukup lama sedangkan kebutuhan kesehatan perlu segera dipenuhi.

KIS biasanya akan didistribusikan langsung ke desa-desa / kelurahan, namun sebaiknya ditanyakan kembali kepada petugas dinas sosial kapan dan bagaimana KIS bisa diperoleh, apakah harus diambil atau menunggu dibagikan, bisa jadi kebijakan setiap daerah berbeda-beda.

Jika KIS sudah anda peroleh maka kartu bisa anda gunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Puskesmas terdekat.

Cara Mendapatkan KIS Bagi Peserta Mengalami PHK dan Cacat Total Tetap

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan saat terkena PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran. Jika peserta telah bekerja kembali maka wajib memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.

Tetapi jika peserta tidak bekerja kembali dan tidak mampu maka berhak mendapatkan KIS.

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan jika mengalami cacat total tetap serta tidak mampu berhak mendapatkan KIS. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter berwenang.

Seharusnya ini berjalan sesuat peraturan tetapi kriteria PHK tersebut belum jelas karena saat pekerja terkena PHK terkait habis masa kontrak kerja, manfaat Jaminan Kesehatan langsung terputus.

4 langkah Mencairkan Saldo JHT 100% BPJS Ketenagakerjaan

4 langkah mencairkan saldo JHT 100% BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya ditujukan karyawan mengundurkan diri / masa kontrak kerja telah berakhir tetapi berlaku bagi karyawan lainnya yang telah mencapai usia pensiun, karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial, karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui hubungan bipartit antara pengusaha dan pekerja, karyawan mengalami cacat total tetap, karyawan meninggal dunia dan karyawan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

4 Langkah mencairkan saldo JHT 100% memiliki kesamaan pada semua kondisi di atas tetapi agar lebih spesifik langkah demi langkah proses mencairkan saldo JHT 100% ini, akan dipraktekan pada upaya bagaimana mencairkan saldo JHT 100% untuk karyawan mengundurkan diri / karyawan berakhir masa kontrak kerja.

Langkah 1 : Persiapkan Dokumen

Siapkan semua dokumen sebagai berikut :
  1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli
  2. KTP berikut fotocopy KTP 1 lembar
  3. KK Asli berikut fotocopy KK 1 lembar
  4. Surat Pengalaman Kerja (Paklaring) berikut fotocopynya 1 lembar.
  5. Surat pemberitahuan pengunduran diri karyawan atau surat pemberitahuan habis kontrak karyawan, ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat berikut fotocopynya 1 lembar
  6. Buku tabungan berikut fotocopy halaman pertama berisi nama dan nomor rekening 1 lembar sebagai rekening penerima uang JHT.
Surat pengalaman kerja, surat pengunduran diri karyawan dan surat pemberitahuan habis kontrak karyawan tidak diperlukan lagi untuk pengambilan saldo JHT 100% pada kondisi sebagai berikut::
  • Karyawan mencapai usia pensiun, diganti surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun.
  • Karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial, diganti bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari pengadilan hubungan industrial tempat karyawan bekerja.
  • Karyawan terkena pemutusan hubungan kerja melalui hubungan bipartit, diganti fotocopy perjanjian bersama dan bukti pendaftaran perjanjian bersama pengadilan hubungan industrial tempat karyawan bekerja.
  • Karyawan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, diganti fotocopy paspor, fotocopy visa dan fotocopy keterangan berhenti bekerja.
  • Karyawan mengalami cacat total tetap, diganti surat keterangan dokter yang merawat / dokter penasehat yang menyatakan cacat total tetap dan surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat / berhenti bekerja.
  • Karyawan meninggal dunia, diganti dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit / kepolisian / kelurahan atau fotocopy legalisir dengan menunjukan aslinya. Selain itu melampirkan surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang serta fotocopy KTP dan KK ahli waris.
Jika terdapat perbedaan NIK KTP dengan NIK di Kartu Keluarga maka dimintakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) kecamatan / catatan sipil. Jika alamat KTP luar daerah maka melampirkan surat keterangan domisili.

Langkah 2 : Amalgamasi Saldo JHT

Pastikan seluruh saldo JHT sudah terakumulasi sehingga akan menerima sepenuhnya uang hasil mencairkan saldo JHT tersebut. Beberapa kemungkinan saldo JHT terpecah:
  1. KTP sama tetapi memiliki beberapa kartu BPJS dengan saldo JHT masing - masing berasal dari kartu BPJS tempat kerja sebelumnya.
  2. Kartu BPJS sama tetapi memiliki beberapa saldo JHT yang berasal dari nama perusahaan berbeda. Hal ini bisa terjadi jika karyawan di mutasi antar anak perusahaan, mutasi ke pusat / daerah dan adanya revisi kontrak kerja untuk memperpanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan perusahaan outsourching.
Sebelum mengajukan pengunduran diri atau sebelum masa kontrak kerja berakhir sebaiknya lakukan amalgamasi saldo JHT tersebut. Amalgamasi saldo JHT hanya bisa dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karyawan.

Proses amalgamasi saldo JHT bisa meminta bantuan HRD. Anda juga bisa datang sendiri ke kantor BPJS tersebut asal membawa surat pengantar perusahaan untuk amalgamasi saldo JHT

Langkah 3 : Masa Tunggu 1 Bulan

langkah mencairkan JHT 100%

Masa tunggu 1 bulan ini adalah periode membuat BPJS Ketenagakerjaan Anda menjadi non aktif setelah dilakukan proses non aktif oleh HRD.

Contoh : tanggal 27 September 2019 hari terakhir kerja dan meminta ke HRD untuk proses penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan, maka tanggal 28 Oktober atau 1 Nopember 2019 BPJS Ketenagakerjaan benar-benar non aktif.

Sedangkan jika Anda ikut juga program BPJS Kesehatan proses non aktifnya sangat cepat, tanggal 28 September 2019 BPJS Kesehatan sudah non aktif dan Anda sudah tidak bisa menggunakan manfaat BPJS Kesehatan

Dalam masa tungggu 1 bulan tidak ada yang bisa dilakukan. Jika Anda mencoba melakukan upaya mencairkan saldo JHT 100% dengan registrasi secara online di https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id dalam masa tunggu ini maka akan ditolak sistem dan akan muncul informasi supaya menghubungi call center 175 atau HRD.

Selengkapnya silakan hubungi HRD memastikan apakah BPJS sudah non aktif atau belum dan telpon ke 175 bila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut secara detil.

Langkah 4 : Proses Mencairkan Saldo JHT 100%

Proses mencairkan saldo JHT 100% bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu registrasi online atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Anda pilih mana?

Berikut ini adalah experiment Tim seputarpabrikcom guna mengetahui pilihan paling baik / paling cepat antara kedua cara tersebut dengan melakukan survey pada 2 kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu bersamaan.

Waktu : 1 November 2019 jam 10.00 - 11.00

1. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimone - Tangerang.
Tim secara langsung datang ke lokasi dan bertemu security serta petugas BPJS Ketenagakerjaan (security menjadi garda pertama pelayanan). Pengajuan klaim saldo JHT 100% secara langsung tanpa registrasi online tidak diterima dengan alasan terlalu rumit dan diarahkan untuk registrasi online terlebih dulu di https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Hasil registrasi online menunjukan tanggal kedatangan pengajuan pencairan saldo JHT jatuh tanggal 12 November 2019.

2. KCP BPJS Ketenagakerjaan Pasar Kemis - Tangerang
Tim secara langsung datang ke lokasi dan bertemu security. Pengajuan klaim saldo JHT secara off line diterima tetapi mengingat sudah banyak antrian maka disarankan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali lagi tanggal 5 November 2019 hari selasa pagi jam 08.00 atau bisa memilih untuk registrasi on line di http://bpjstkpasarkemis.com/antrian/home.php. Situs ini berbeda dengan https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id karena tidak menampilkan tanggal kedatangan, hanya menunjukan untuk mencetak nomor antrian saja.

Sekarang silakan Anda menyimpulkan sendiri serta bisa memilih cara terbaik / tercepat mencairkan saldo JHT 100% mengingat terdapat perbedaan kebijakan layanan setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah disetujui, dana dari saldo JHT akan ditransfer ke rekening Anda biasanya dalam 3 hari kerja.

Tentang Jaminan Pensiun

Pada saat menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya masih ada 1 kartu tertinggal yaitu Jaminan Pensiun . Jaminan Pensiun tidak bisa dicairkan saat mencairkan saldo JHT 100% ini dan harus menunggu sampai usia pensiun baru bisa diajukan pencairan. Kartu Jaminan Pensiun tetap Anda simpan sampai usia anda sesuai usia masa pensiun yang rencananya akan berubah terus.

Relay Sebagai Komponen Listrik

Relay sebagai komponen listrik pemutus atau penyambung aliran listrik secara tidak langsung di dalamnya memiliki sebuah kumparan / lilitan (coil) dan akan berubah menjadi magnet jika kumparan tersebut mendapatkan aliran listrik sehingga bisa menarik plat penghubung saklar dan karena cara kerjanya relay dipengaruhi induksi magnet maka relay disebut juga saklar magnet.

Jenis produksi relay dalam industri elektronik meliputi kategori power relay, industrial relay, latching relay, automotive relay, signal relay dan new energy relay.

Pemakaian power relay diantaranya peralatan rumah tangga (home appliances), temperature control, power, security monitoring dan office automation. Industrial relay diantaranya PLC, auxiliary instrument, machine tool, peralatan industrial mekanikal, elevator, escalator, sistem kontrol, industrial safety loop control, frequency converter dan signal line switching control.

Latching relay diantaranya intelligent meter, intelligent lighting, intelligent socket dan relay protection. Pemakaian automotive relay diantaranya automotive body control, motor control, security control, driving information collection, perlengkapan kenyamanan berkendara, chassis systems dan anti-theft systems (sistem anti pencurian kendaraan).

Pemakaian signal relay diantaranya untuk peralatan jaringan, security dan protection monitoring, peralatan medis / kedokteran, temperature control dan peralatan uji. Pemakaian new energy relay diantaranya untuk photo voltaic generation system dan kendaraan bertenaga listrik termasuk pengisian tenaganya.

Jadi sebenarnya jenis dan pemakaian relay sangat banyak dan bentuknya sangat beragam namun semuanya kembali ke prinsip kerja relay secara sederhana yaitu pemutus / penyambung aliran listrik secara tidak langsung. Selanjutnya berdasarkan prinsip kerja sederhana tersebut, relay bisa dikembangkan lagi sehingga memiliki fungsi penting lainnya diantaranya:
  1. Memperkuat signal listrik meliputi arus, tegangan dan daya listrik
  2. Mengubah bentuk signal listrik dari DC ke AC dan sebaliknya.
  3. Mengisolasi signal listrik antara kontrol dan power
  4. Penunda waktu signal listik
  5. Melakukan pencacahan signal listrik arah maju / mundur.
  6. Sebagai pembangkit signal block
Relay VS Magnetic Contactor

Relay dan magnetic contactor merupakan saklar magnet tetapi memiliki perbedaan berikut ini:
  1. Secara fisik ukuran relay lebih kecil dari magnetic contactor. Magnetic contactor dapat berukuran sangat besar tergantung bebannya.
  2. Posisi kontak relay adalah kontak petukaran memiliki sumbu Common (C - NC, C -NO) sedangkan magnetic contactor berupa kontak tunggal tidak memiliki Common (NO - NO, NC - NC).
  3. Posisi kaki kontak relay terhubung dan terputus satu sisi sedangkan magnetic contactor dua sisi
  4. Aliran arus listrik dalam kontak relay lebih kecil dibandingkan magnetic contactor.
  5. Relay hanya memiliki 1 jenis kontak sedangkan magnetic contactor bisa ditambahkan auxilliary contact (kontak bantu tambahan).
  6. Kontak relay tanpa peredam busur sedangkan magnetic contactor dilengkapi peredam busur
Bagaimana cara perbaikan relay pada mesin industri?

rangkaian relay
Rangkaian relay mencakup NC (Normally Close), NO (Normally Open), C (Common) dan kumparan. Normally Close tersambung dengan Common jika kumparan tidak dialiri listrik tetapi akan terputus jika kumparan mendapatkan aliran listrik. Normally Open terputus dengan Common dan akan tersambung jika kumparan mendapatkan aliran listrik.

Memastikan kondisi relay apakah masih baik / sudah tidak berfungsi dilakukan melalui pengukuran multitester analog maupun multitester digital. Peralatan tambahan lainnya berupa sumber tegangan AC / DC, amplas halus (grade 1000), electric contact cleaner dan tool sesuai kebutuhan.

Pemakaian multitester untuk perbaikan relay, baru bisa digunakan setelah dapat diketahui relay mana yang mengalami kerusakan. Karena jika relay baru terlalu buang waktu untuk melakukan pengukuran ini kecuali ada tujuan tertentu.

Dalam instalasi kontrol mesin industri terdapat lebih dari 1 relay bahkan puluhan jumlahnya sehingga akan menghadapi kesulitan saat menentukan kerusakan relay.

Petugas electric Maintenance harus sudah memahami keahlian sistem kontrol mesin industri, mampu membaca gambar electric, mampu mengoperasikan mesin tersebut dan faham safety pekerjaan electric.

Cara paling gampang menentukan relay mana yang mengalami kerusakan dengan melihat led indikator relay akan menyala saat kumparan relay mendapatkan aliran listrik. Tetapi jika tidak ada indikator led relay maka harus memeriksa output I/O PLC atau kontrol manualnya dan memastikan sudah ada sinyal keluar dari output tersebut.

Setelah diketahui relay mana yang potensi tidak berfungsi, biasanya untuk lebih meyakinkan lagi dilakukan tes menukar posisi relay dengan relay lainnya bisa juga memasang relay baru yang memiliki spesifikasi sama.

Langkah berikutnya yaitu pengukuran relay rusak tersebut menggunakan multitester analog / multitester digital.
  1. Lepas relay dari socket instalasi listrik mesin / panel listrik.
  2. Ubah multitester ke mode pengukuran Ohm (Ω)
  3. Tempelkan probe multitester di kaki Common dan NC dan display multitester harus menampilkan nilai resistansi 0 Ohm tanda bahwa kontak tersebut terhubung.
  4. Ganti posisi probe multitester di kaki NC tadi ke kaki NO, pastikan penunjukan nilai di multitester besarnya tak terhingga. Kondisi tersebut menandakan antara Common dan NO tidak memiliki hubungan (terputus).
  5. Tempelkan probe multitester di posisi kedua kaki kumparan untuk mengukur nilai resistansi kumparan apakah sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat relay tersebut.
  6. Hubungkan arus listrik ke relay sesuai tegangan relaynya.
  7. Saat terhubung arus listrik seharusnya terdengar bunyi klik tanda kontak poin telah berpindah dari posisi NC ke posisi NO.
  8. Cek posisi multitester dan tetap masih di posisi Ohm (Ω)
  9. Sambungkan salah satu probe multitester ke Common dan probe lainnya ke NC kemudian lihat nilainya harus tak terhingga, tanda bahwa antara Common dan NC tidak memiliki hubungan saat relay diaktifkan (terbuka).
  10. Ganti posisi probe multitester di NC ke NO dan pastikan penunjukan nilai di multitester adalah 0 Ohm, tanda bahwa antara Common dan NO terhubung baik saat relay diaktifkan.
Langkah pengukuran memakai multitester di atas jika memang telah terjadi kerusakan relay maka akan didapati penyebab kerusakan relay diantaranya:
  1. Kumparan / lilitan (coil) sudah lemah / putus. Kondisi ini memerlukan penggantian relay baru 1 set.
  2. Kontak poin lengket akibat spark (bunga api listrik), diketahui saat saat tes putus sambung NC, NO dan Common.
Apakah perlu perawatan berkala relay?

Relay merupakan bagian sistem kontrol mesin dan peralatan harus masuk dalam daftar preventive maintenance electric departemen maintenance walaupun seperti tadi sudah diketahui bahwa penyebab kerusakan relay bersumber dari kumparan dan kontak poin akibat pemakaian tinggi.

Perawatan relay dimaksudkan untuk mendeteksi potensi terjadinya kerusakan relay dan mencegah percepatan kerusakan relay akibat debu dan kelembaban udara serta over heat dalam ruangan relay.

Bentuk perawatan relay berupa pembersihan kaki relay dan socket relay menggunakan electric contact cleaner dan membebaskan ruangan dari temperatur terlalu panas dan debu yang menempel di relay / dalam ruangan relay tersebut.

Analisa Cycle Time Untuk Meningkatkan Target Produksi

Sangat penting melakukan analisa cycle time untuk mendapatkan nilai paling baik terhadap kecepatan proses produk sehingga time base bertambah yang secara langsung dapat meningkatkan target produksi dari sebelumnya karena semakin kecil nilai cycle time didapat akan semakin besar target produksi bisa direncanakan.

Cycle Time adalah waktu penyelesaian proses satu satuan produk baik dalam proses mesin maupun proses kerja manual. Dalam cakupan lebih besar cycle time adalah perhitungan waktu penyelesaian setiap unit produk dari awal proses produksi sampai menjadi finish goods dan siap dikirimkan ke pelanggan.

Analisa cycle time sering disebut dengan cycle time reduction program sebagai suatu strategi untuk menurunkan waktu melakukan suatu proses guna meningkatkan produktivitas.

Rumus Cycle Time

Cycle time = t / satuan atau
Cycle time = 1 / S


t = time yaitu waktu dalam satuan detik, menit, jam dan seterusnya
Satuan = 1 pcs, 1 batch, 1 unit dan seterusnya
S = Speed proses. Satuan Speed adalah quantity / time

Cycle time merupakan perbandingan terbalik dengan speed proses.

Pada kenyataannya ketika melakukan analisa aktual cycle time di lapangan tidak hanya memantau 1 produk tetapi beberapa produk sebagai sample random sehingga nilai cycle time ini adalah nilai rata-rata setiap produk.

Cycle time = Rata-rata waktu penyelesaian proses setiap produk.

Alat bantu untuk menghitung cycle time di lapangan biasanya menggunakan stop watch.

Sebenarnya dasar perhitungan analisa cycle time ini dapat diaplikasikan tujuan lainnya seperti di Maintenance menggunakan MTTR Mean Time To Repaire yaitu mengukur waktu dalam menyelesaikan 1 perbaikan berulang.

MTTR = t / jumlah perbaikan berulang

Rumus MTTR identik dengan rumus cycle time hanya beda obyek.

Contohnya MTTR perbaikan dan penggantian heater mesin moulding automotive, jenis kerusakan ini biasanya berulang dan dapat dihitung MTTR nya, jika melebihi standar menandakan ada kesalahan entah dari SDM, sparepart maupun kesalahan metode.

Dalam skala lebih besar lagi analisa cycle time diterapkan dengan nama cycle time in business.

Analisa cycle time in business = Production time + Waiting time for Production

Definisi analisa cycle time in business merupakan periode dalam menyelesaikan satu siklus operasi, penyelesaian fungsi, tugas serta pekerjaan mulai dari awal sampai akhir. Waktu siklus ini umumnya akan membedakan total durasi proses dari jangka waktunya.

Target produksi dipengaruhi oleh kapasitas produksinya. Jika ingin menambah target produksi lebih tinggi maka kapasitas produksipun harus diperbesar.

Kapasitas produksi dipengaruhi oleh time base meliputi time base tenaga kerja, time base mesin produksi, time base manual dan time base produk.

Time base tenaga kerja dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja dan telah dibahas pada artikel sebelumnya "Hubungan Rumus Kapasitas Produksi dan Rumus Availability SDM".

Time base produk merupakan waktu penyelesaian 1 produk dari awal sampai menjadi finish goods dan telah diketahui besarnya pada saat "Mempersiapkan Produk Baru Sebelum Produksi Masal".

Time base mesin produksi dan time base manual dipengaruhi oleh cycle time dan keduanya merupakan speed proses yang berkejaran dengan speed standarnya.

Bagaimana analisa cycle time bisa menambah time base manual sehingga kapasitas produksi semakin besar dan target produksi menambah?

Proses manual biasanya selalu ada dalam suatu proses produksi keseluruhan seperti handling produk, penataan, pekerjaan servis produk, finishing dan packing dengan dikerjakan oleh tangan manusia. Jika proses manual lambat maka speed juga lambat sehingga cycle time besar.

Sebagai contoh proses finishing menghilangkan sisa lem pada tepian komponen furniture.

analisa cycle time

Speed rata - rata diperoleh dengan menggunakan stop watch sebesar 2 komponen per menit maka analisa perhitungan cycle time pekerjaan manual tersebut

Cycle time = 30 detik / komponen.

Hitungan maksimal kapasitas produksi untuk proses manual dalam 1 hari kerja (8 jam = 28.800 detik) sebesar:

Kapasitas produksi = T / cycle time

= 28.800 detik / (30 detik / komponen)
= 960 output berupa komponen bersih dari lem.

Selanjutnya dilakukan analisa cycle time untuk menurunkan cycle time dengan cara:
  1. Penambahan thinner untuk mempercepat pembersihan lem
  2. Ganti kain majun yang memiliki bulu seperti handuk
  3. Pengawasan lebih ketat
  4. Memakai conveyor sehingga komponen terus berjalan saat dibersihkan
Setelah dilakukan improvement di atas diketahui cycle time menjadi lebih kecil dari 30 detik / komponen sekarang menjadi 20 detik / komponen.

Selanjutnya mari kita hitung berapa kapasitas produksi per hari setelah adanya perubahan cycle time ini

Kapasitas produksi = 28.800 / (20 detik / komponen)
= 1.440 komponen

Terjadi peningkatan kapasitas dan hasil produksi dari 960 komponen perhari menjadi 1440 komponen per hari yaitu kenaikan output sebesar 50%.

Bayangkan Anda hanya melakukan analisa cycle time dan melakukan cycle time reduction dengan beberapa improvement, output menjadi bertambah 50%. Pertambahan ini menyebabkan PPIC harus meninjau ulang terhadap target produksi karena target produksi sebelumnya sudah terlalu kecil bagi produksi.

Bagaimana analisa cycle time pada time base mesin agar target produksi menambah seperti pekerjaan manual?

Analisa cycle time pada proses mesin dengan mengamati kondisi mesin terlebih dahulu apakah yang dipasang mesin - mesin bekas, mesin yang sudah memiliki umur atau yang dipasang masih tergolong mesin baru.

Mesin bekas dan mesin yang sudah memiliki umur biasanya terjadi penurunan kinerja terutama dari kapasitas proses sudah menurun karena disebabkan ada beberapa bagian dari mesin ini sudah tidak lagi berfungsi.

Analisa cycle time dilakukan dengan maksud mengembalikan cycle time ke kondisi seperti mesin baru memiliki kapasitas proses maksimal sesuai spesifikasi awal mesin.

Contoh : mesin extruder braiding memproduksi radiator hose otomotif sudah berumur 10 tahun saat ini memiliki cycle time 12 detik per pcs radiator hose sedangkan saat awal setelah pembelian baru mampu menghasilkan 8 detik per pcs sesuai spesifikasi mesin.

Analisa cycle time reduction mendapati beberapa bagian mesin dan spare part aus perlu diganti untuk mendapatkan fungsinya kembali. Peran Maintenance sangat menentukan untuk mengembalikan cycle time mesin ini ke kondisi baru dan bisa juga dilakukan melalui cara penerapan pilar TPM ke-5 "Manajemen Awal Peralatan Untuk Mesin Baru dan Mesin Diremajakan".

Sedangkan analisa cycle time pada mesin baru tidak perlu dilakukan karena sudah diketahui berapa standar cycle time dan akan menghasilkan berapa output dalam sehari, seminggu dan seterusnya.

Jika ternyata hasil output tidak sesuai target menandakan sedang ada masalah seperti banyak reject, mesin di pakai Maintenance untuk preventive atau predictive, tidak ada operator, supply bahan sering telat dan masalah dari luar contohnya listrik PLN sering padam.

Perbedaan ISO 9001 2015 Dengan ISO 9001 2008

Sistem manajeme mutu paling banyak digunakan di Indonesia dan lebih dari 1 juta perusahaan di dunia yaitu ISO 9001 : 2015 seri ISO 9001 merupakan hasil transformasi dari ISO 9001 : 2008 dan pastinya terdapat perbedaan pada seri ISO 9001 2015 dengan ISO 9001 2008 terutama pada komposisi klausul dan jumlah prinsip manajeme mutu.

1. Komposisi klausul ISO 9001 : 2015 dan ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2015 dirancang lebih sederhana sehingga penerapannya akan semakin mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan berikut:

1. Pada klausul ISO 9001 : 2015 tidak ada pernyataan bahwa suatu prosedur wajib atau kewajiban pembuatan SOP setiap klausul. Prosedur dimaksud menjadi bagian dalam manual mutu sehingga dokumen menjadi lebih ringkas dan praktis.

ISO 9001 : 2008 terdapat keharusan prosedur mengacu kepada klausul, contohnya bisa dilihat bagian SOP di tempat Anda biasanya terdapat poin yang mencantumkan "acuan : klausul 7.4.1 ISO 9001 : 2008".

2. Dokumen pendukung dan catatan mutu ISO 9001 : 2015 tidak terpisah dan disebut Informasi Terdokumentasi sehingga memudahakan pengendalian informasi terdokumentasi.

ISO 9001 : 2008 antara dokumen pendukung dan catatan mutu terpisah. Dokumen pendukung memiliki nama sendiri yaitu SD (Supporting Document), nomor seri SD berurut dan catatan mutu memiliki nama form dengan nomor seri form berurut. Supporting Document diposisikan sebagai dokumen level III sedangkan form catatan mutu diposisikan sebagai dokumen level IV.

3. Perbedaan pada penekanan kepemimpinan (leadership). ISO 9001 : 2015 memiliki klausul mandiri tentang kepemimpinan.

5.0 Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan Komitment
5.1.1 Umum
5.1.2 Fokus Pelanggan
5.2 Kebijakan
5.3 Tangguang Jawab dan wewenang

Organisasi ISO 9001 : 2008 tidak adanya klausul mandiri tentang kepemimpinan ini.

4. Perbedaan pada tindakan pencegahan (preventive action). ISO 9001 : 2008 tindakan pencegahan dituangkan secara khusus dalam klausul 8.5.4 sedangkan ISO 9001 : 2015 tidak ada.

Apakah perbedaan ini terlewatkan?

Tentu tidak. ISO 9001:2015 menghendaki perubahan paradigma tindakan pencegahan berfokus kepada potensi masalah agar masalah tidak terjadi bukan fokus setelah masalah terjadi.

ISO 9001 : 2015 mengidentifikasikan isu-isu internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan dan menjelaskan agar perusahaan / organisasi memahami siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan bisnis perusahaan serta persyaratan dari pihak yang berkepentingan tersebut dan menetapkan sebuah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang yang sudah di identifikasi termasuk risiko di setiap proses sehingga proses dapat berjalan baik serta efisien

2. Jumlah prinsip manajemen mutu

Definisi prinsip adalah suatu kebenaran umum atau individu dan dijadikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Definisi ini dikaitkan dengan prinsip manajemen mutu ISO 9001 sebagai pedoman bagi siapa saja yang menerapkannya.

Perbedaan prinsip manajemen mutu antara ISO 9001 : 2015 dengan ISO 9001 : 2008 terletak pada jumlah prinsip manajemen mutu. ISO 9001 : 2008 memiliki 8 prinsip manajemen mutu sedangkan ISO 9001 : 2015 hanya memiliki 7 prinsip manajemen mutu yaitu:.

7 prinsip manajemen mutu ISO 9001 : 2015

1. Customer focus menjadi prioritas utama Sistem Manajemen Mutu bertujuan mencapai kepuasan pelanggan melalui pemenuhan semua kebutuhan pelanggan melebihi harapannya. Pelanggan akan menjadi pelanggan setia sehingga keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin dalam jangka waktu panjang.

2. Leadership seperti pelatih dengan memiliki target sesuai sasaran perusahaan melalui pemberdayaan karyawan, pembuat keputusan berdasarkan data dan fakta (decision maker) serta membuat standard sistem manajemen yang diwariskan ke genarasi berikutnya.

3. Process Approach berdasarkan proses murni melibatkan seluruh pihak terkait tidak berasal dari pendekatan departemen sehingga ditetapkanlah sistem manajemen mutu ini.

4. Engagement of People menciptakan dan memberikan nilai lebih kepada Customer didukung oleh personal kompeten, mampu diberdayakan dan terlibat di semua tingkatan. Bentuk aplikasinya adalah mempromosikan pendekatan proses dan pentingnya kontribusi setiap tingkatan tersebut.

5. Improvement membuat perubahan melalui peningakatan berkelanjutan baik internal dan eksternal disesuaikan iklim perubahan terkini sebagai langkah persiapan menghadapi persaingan dengan para kompetitor.

6. Evidence Based Decision Making dalam menetapkan kesimpulan dari sebuah permasalahan sehingga keputusan akan menghasilkan keputusan produktif dan tepat sasaran.

7. Relationship Management dengan pihak-pihak berkepentingan diantaranya adalah para pemasok, mitra kerja, karyawan, pemerintah dan masyarakat

Sedangkan ISO 9001 : 2008 terdapat 8 prinsip manajemen mutu meliputi Customer Focus, Leadership, Process Approach, Involvement of People, System Approach to Management, Continual Improvement, Factual Approach Decision Making dan Mutual Beneficial Suppliers.

Klausul ISO 9001 : 2015 untuk perusahaan atau organisasi

perbedaan iso 9001 2015 dengan iso 9001 2018

Penerapan dimulai dari klausul 4, selengkapnya sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi

4.0 Konteks Organisasi
4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
4.3 Membuat Skope Sistem Manajemen Mutu
4.4 Manajemen System dan Prosesnya

5.0 Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan Komitment
5.1.1 Umum
5.1.2 Fokus Pelanggan
5.2 Kebijakan
5.3 Tangguang Jawab dan wewenang Organisasi

6.0 Perencanaan
6.1 Rencana untuk Membuat Resiko dan Peluang
6.2 Sasaran Mutu dan cara Mencapainya
6.3 Perencanaan Perubahan

7.0 Dukungan
7.1 Sumber Daya
7.1.1 Umum
7.1.2 Sumber Daya Manusia
7.1.3 IInfrastruktur
7.1.4 Lingkungan untuk Proses Operasi
7.1.5 Monitoring dan Pengukuran Sumber Daya
7.1.6 Pengetahuan Organisasi
7.2 Kompetensi
7.3 Pemahaman
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi Terdokumentasi

8.0 Operasi
8.1 Perencanaan Operasi dan Pengendaliannya
8.2 Persyaratan untuk Barang/ Jasa
8.2.1 Komunikasi Pelanggan
8.2.2 Memahami Persyaratan terkait Produk/ Jasa
8.2.3 Review Persyaratan terkait Produk/ Jasa
8.2.4 Perubahan Persyaratan terkait Produk/ Jasa
8.3 Desain dan Pengembangan Produk/ Jasa
8.4 Pengendalian Produk / Jasa yang dilakukan oleh Pihak Luar
8.5 Penyediaan Produk dan Jasa
8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur
8.5.3 Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal
8.5.4 Pemeliharaan
8.5.5 Kegiatan Paska pengiriman
8.5.6 Pengendalian Perubahan
8.6 Pelepasan Produk/ Jasa
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran

9.0 Evaluasi Performa
9.1 Monitoring, Pengukuran, analisa and evaluasi
9.1.1 Umum
9.1.2 Kepuasan Pelanggan
9.1.3 Analisa dan Evaluasi
9.2 Internal audit
9.3 Tinjauan Manajemen

10.0 Peningkatan
10.1 Umum
10.2 Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
10.3 Perbaikan Berkelanjutan

Terdapat hal perbedaan baru saat audit eksternal ISO 9001 : 2015 yaitu adanya permintaan pembuatan documented information mengenai Context of Organisation meliputi External and Internal Issues, Needs and Expectations of Interested Parties. Tetapi Manual Mutu masih dipergunakan di ISO 9001:2015 sebagai Documented Information menjelaskan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Pengaturan Gudang Finish Goods

Pengaturan gudang finish goods adalah proses mengatur operasional pengambilan, penyimpanan dan pengiriman finish goods sebagai tanggung jawab PPIC disamping pengaturan gudang material dan support material tetapi pada skala lebih besar, gudang finish goods dapat berdiri sendiri menjadi departemen terpisah dari PPIC.

Pengaturan gudang finish goods akan mempermudah mengetahui lokasi penyimpanan finish goods di gudang berdasarkan jenis, jumlah dan tanggal sehingga akan mempermudah mengetahui jumlah stok setiap finish goods tersimpan di gudang tersebut tidak perlu menunggu hasil stock opname terlebih dulu.

Apakah gudang finish goods perlu stock opname juga?

Iya perlu, setelah disimpan di gudang finish goods tidak selamanya finish goods dapat segera dikirim ke customer karena suatu alasan sehingga terjadi endapan finish goods.

Tujuan pengaturan gudang finish goods:
  1. Mempercepat proses Lead Time sehingga mempercepat proses produksi dan pengiriman ke customer.
  2. Mengetahui seluruh proses transaksi pada gudang finish goods dan jumlah stock setiap barang di gudang finish goods secara cepat, akurat dan realtime
  3. Pengaturan finish goods melaui konsep FIFO, LIFO dan FEFO
  4. Pengaturan tata letak penyimpanan finish goods di gudang secara optiomal
  5. Dapat melacak persediaan finish goods di gudang secara cepat dan akurat
  6. Meningkatkan akurasi inventori
  7. Meningkatkan fleksibilitas dan daya tanggap
  8. Mengurangi kesalahan memilih dan mengirim finish goods
  9. Meningkatkan pelayanan pelanggan
pengaturan gudang finish goods

Konsep pengaturan gudang finish goods secara umum :
  1. FIFO (First In First Out) : pengaturan finish goods pertama kali masuk ke gudang merupakan pertama kali keluar.
  2. LIFO (Last In First Out) : pengaturan finish goods terakhir masuk ke gudang merupakan pertama kali keluar
  3. FEFO (First Expired First Out) : pengaturan finish goods yang memiliki masa kadarluarsa lebih dulu merupakan pertama kali keluar dari gudang.
Konsep di atas agar optimal perlu ditunjang oleh konsep pengaturan efektif gudang finish goods yaitu item management, floating location system, barcode integration, gridding system dan cross docking.

Item Management

Pengaturan gudang finish goods mengenai informasi atribut data setiap finish goods sehingga dapat mempermudah informasi penempatan finish goods ke area gudang dan persiapan delivery.

Contohnya finish goods berbentuk barang terbungkus box karton diberi identifikasi pada setiap batchnya. Dalam 1 batch terdiri dari 30 finish goods dan diikat strech film serta tinggi tidak lebih dari 150 cm supaya dapat masuk ke rak / gondola di gudang.

Floating Location System

Pengaturan posisi penempatan finish goods sehingga ditempatkan di lokasi berbeda-beda. Pengaturan gudang finish goods konsep ini adalah gudang finish goods modern dan computer-base.

Dengan floating location system pada pengaturan gudang finish goods ini maka setiap finish goods bisa ditempatkan dimana saja di gudang finish goods asalkan lokasi tersebut diupdate di sistem.

Integrasi Barcode

Pengaturan gudang finish goods supaya bisa terintegrasi dengan barcode scanner sehingga bisa membaca indentitas di setiap finish goods secara cepat dan akurat. Integrasi barcode secanner kedalam manajemen gudang finish goods bisa membantu pengurangan dan penambahan stock secara realtime.

Guna mencegah kemungkinan kehilangan finish goods di gudang maka integrasi barcode perlu memiliki pengaturan validasi bertingkat yang tersambung jaringan LAN dan wireless data base.

Contohnya seorang pekerja melakukan scanner maka data tersebut terkoneksi ke ponsel atasannya untuk validasi. Biasanya ini memerlukan software pemrograman.

Saat ini sudah banyak teknologi integrasi barcode validasi bertingkat, tidak hanya untuk keperluan gudang tetapi dapat diaplikasikan untuk lainnya seperti di proses manufacturing untuk mengontrol cycle time setiap produk.

Gridding System

Pengaturan gudang finish goods harus mempunyai grid / lokasi-lokasi di gudang dan dipetakan untuk penempatan. Pengaturan Gridding system secara efektif adalah membagi gudang seperti papan catur. Satu Grid biasanya berukuran 3 m x 3 m dan terbagi lagi menjadi 2 sampai 3 sub grid tergantung dimensi finish goods yang disimpan.

Cross Docking

Pengaturan gudang finish goods pada sistem distribusi barang diterima di gudang atau di distribution center tanpa di simpan lagi tapi langsung disiapkan untuk pengiriman selanjutnya. Untuk di gudang pabrik, cross docking sebaiknya tidak berdekatan dengan loading bay atau loading dock finish goods agar tidak mengganggu proses delivery ke customer.

Alur Proses Gudang Finish Goods

1. Pengambilan dan Penerimaan Finish goods

Pengambilan dan penerimaan finish goods merupakan awal arus barang bergerak di gudang. Pengambilan finish goods dilihat sangat mudah namun bila hal ini tidak memiliki sistem, maka bisa mengganggu produktivitas.

Sebelum finish goods diambil oleh petugas gudang finish goods terlebih dulu wajib dibuat bukti serah terima finish goods antara produksi dan gudang finish goods yang mencantumkan setidaknya jumlah, tanggal, diserahkankan dan diterima.

2. Penyimpanan Finish Goods

Finish goods diambil dan diletakkan pada gudang finish goods sesuai dengan sarananya berupa rak dan pallet atau pallet saja, bahkan ekstrimnya barang bisa diletakkan begitu saja di lantai, hal ini tergantung seberapa besarnya modal perusahaan.

Beberapa lingkup pekerjaan dalam proses penyimpanan finish goods :
  1. Penanganan finish goods kategori OK dan NG
  2. Penghitungan stock (Stock Opname)
  3. Pengawasan operasional pekerja
  4. Perpindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam gudang finish goods
Finish goods akan masuk sebagai stock gudang finish goods dan menjadi tanggung jawab kepala gudang.

Pengaturan proses penyimpanan finish goods harus mengatur efisiensi tata letak dibantu sistem supaya mempermudah prosesnya terkait kesulitan karena banyaknya proses keluar masuk barang atau proses pencarian barang yang harus dikeluarkan dari gudang.

3. Pengeluaran Finish Goods

Pengiriman finish goods kepada pelanggan sesuai dengan pesanan ataupun jadwal pengiriman. Pengeluaran barang sesuai dengan nota penjualan yang sudah dibuat dan dibuat juga surat jalan untuk barang yang sudah dikeluarkan. Pemuatan finish goods ke dalam container delivery dilakukan di lokasi loading bay atau loading dock diawasi secara ketat.